Di masa perpanjangan kali ini, jumlah kabupaten/kota di Jawa-Bali yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 telah menurun dari 51 menjadi 25.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 31 Agustus 2021 - 08:35 WIB
WowKeren - Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 Jawa-Bali hingga 6 September 2021 mendatang. Jumlah kabupaten/kota di Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Level 4 pun kini telah menurun dari 51 menjadi 25.
Pelonggaran di sejumlah sektor pun mulai diatur di masa PPKM ini. Namun pelonggaran tersebut dinilai epidemiolog dapat berdampak pada potensi lonjakan kasus COVID-19 dan kematian.
"Lonjakan kasus di depan mata akan selalu ada, apalagi saat anak-anak diperbolehkan sekolah tatap muka," ungkap epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono kepada CNN Indonesia pada Senin (30/8).
Sebagai informasi, sekolah tatap muka kini sudah dapat kembali digelar di wilayah PPKM Level 1-3. Miko menilai kemungkinan kasus positif COVID-19 ke depan akan terjadi di kalangan anak usia sekolah. Anak-anak tersebut juga dinilainya bisa menjadi carrier COVID-19 hingga menyebabkan klaster keluarga atau klaster komunitas.
"Sekarang sekolah pada masuk, kalau terjadi peningkatan kasus pada anak siapa yang disalahkan? Data? Mendikbud? Menkes? Atau Koordinator PPKM?" kata Miko. "Jika ke depan ada lonjakan kasus positif atau kasus kematian, itu terjadi tidak lain tidak bukan karena keputusan pemerintah yang salah, karena menggunakan data yang tidak benar."
Menurut Miko, tren kasus positif COVID-19, khususnya di Jawa-Bali, tak bisa dipandang hanya berdasarkan grafik mingguan atau harian. Ia bahkan meragukan data kasus positif harian yang disampaikan oleh Satgas Penanganan COVID-19 sama dengan situasi yang sebenarnya di lapangan.
Miko menilai jumlah testing di Jawa-Bali mulai menurun sehingga berdampak pada penurunan angka positif harian. "Skala testingnya itu enggak benar, menurut saya sih data masih kacau balau akibatnya kebijakan (PPKM) yang diambil itu keliru," paparnya.
Ia pun meminta agar pemerintah memperbaiki data COVID-19 terlebih dahulu. Salah satunya adalah data kasus kematian COVID-19 harian yang terkadang masih dirapel oleh daerah. Hal ini membuat angka kematian tampak rendah dalam satu hari, namun kemudian naik drastis di hari yang lain.
"Harusnya pemerintah perbaiki dulu data biar kasus ketahuan. Jangan dirapel. Setelah itu baru pengetatan yang benar. Saya lihat pemerintah kita tidak serius dalam menangani pandemi ini sehingga ke depan tetap bakal ada lonjakan pos dan kematian," pungkasnya.
(wk/Bert)
