WowKeren - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah bertemu dengan perwakilan Taliban kala berkunjung ke Doha, Qatar, pada Kamis (26/8) pekan lalu. Dalam kesempatan tersebut, Retno rupanya sempat menyampaikan harapan kepada perwakilan Taliban agar Afghanistan tak lagi dipakai sebagai tempat pelatihan teroris.

"Pentingnya jaminan Afghanistan tidak akan digunakan sebagai breeding and training ground bagi aktivitas kelompok teroris yang dapat ancaman keamanan dan stabilitas kawasan dan dunia," ungkap Retno dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Kamis (2/9) hari ini.

Ketika menguasai Afghanistan pada tahun 1996-2001 lalu, Taliban sempat diduga menyembunyikan Osama bin Laden yang merupakan pemimpin organisasi teroris Al-Qaeda. Hal tersebut membuat Amerika Serikat (AS) menginvasi Afghanistan dan mengambil alih kekuasaan Taliban pada 2001, mengingat Osama bin Ladem disebut-sebut merupakan dalang serangan 9/11.

Taliban sendiri telah menyampaikan kepada Menlu Retno bahwa mereka berkomitmen untuk membentuk pemerintah yang inklusif. Pembentukan pemerintahan yang inklusif tersebut diharapkan bisa mengurangi terjadinya ketidakstabilan kondisi dalam negeri di Afghanistan. Selain itu, pembentukan pemerintahan yang inklusif juga diharapkan bisa memudahkan Taliban berhubungan dengan dunia luar.

"Tantangan utama Taliban saat ini adalah bagaimana membentuk pemerintahan inklusif secepat mungkin," papar Retno. "Dari pembicaraan dengan Taliban yang saya lakukan di Doha 26 Agustus lalu, Taliban sampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan yang inklusif."

Kepada Menlu Retno, perwakilan Taliban mengungkapkan bahwa mereka telah menunjuk pejabat sementara untuk menjalankan pemerintahan. Termasuk Menteri Pertahanan hingga Gubernur Bank Sentral.

"Mengingat kebutuhan mendesak, maka dilakukan penunjukan pejabat sementara yaitu posisi utk Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, (Menteri) Pendidikan Tinggi, (Kepala) Pendidikan Intelijen, Gubernur Bank Sentral, Gubernur Kabul dan Wali Kota Kabul," ungkap Retno. "Mereka katakan bahwa penunjukkan ini sifatnya sementar."

Di sisi lain, Taliban menyatakan bahwa perempuan masih bisa bekerja di pemerintahan Afghanistan. Hanya saja posisi atas dan kabinet di pemerintahan baru kemungkinan tidak akan diisi oleh perempuan.