Amandemen UUD 1945 dikhawatirkan akan melebar termasuk untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Namun Komisi II DPR memastikan Pemilu akan tetap digelar 2024.
- Elvariza Opita
- Jumat, 03 September 2021 - 14:40 WIB
WowKeren - Perkara amandemen UUD 1945 kembali menjadi sorotan setelah simpang-siur restu Presiden Joko Widodo mengemuka. Wacana amandemen konstitusi ini sendiri memang menjadi pro dan kontra karena dikhawatirkan akan melebar ke topik-topik lain, termasuk untuk memperpanjang masa jabatan presiden.
Kekhawatiran itu pun ditepis oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Ahmad Doli memastikan bahwa Pemilihan Umum akan tetap diselenggarakan sesuai jadwal, yakni tahun 2024 mendatang. Atau dengan kata lain, amandemen UUD 1945 tidak akan mengubah jadwal pesta demokrasi tersebut.
Dalam penjelasannya, Ahmad Doli menerangkan bahwa amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Apalagi kini amandemennya pun masih belum disepakati, sebab seperti diterangkan Wakil Ketua MPR RI Asrul Sani, masih dalam pengkajian mendalam dengan menyerap sebanyak mungkin aspirasi publik.
"Isu amandemen UUD 45 ini mau bahas apa dulu. Kalau misalnya seperti yang berkembang selama ini, (yaitu) untuk memperkuat lembaga MPR, yang kemudian memungkinkan memasukkan PPHN yang disebut dulu GBHN, tak ada hubungannya dengan ini (Pemilu)," ujar Ahmad Doli dalam sebuah diskusi, Kamis (2/9).
"Tidak ada. Tidak akan ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan Pemilu di tahun 2024," imbuh Ahmad Doli. "Apalagi amandemennya juga sudah disepakati atau tidak?"
Ahmad Doli memastikan Pemilu akan tetap diselenggarakan sesuai jdawal, bahkan di tengah pandemi COVID-19 sekalipun. Ahmad Doli lantas membandingkan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada akhir 2020 lalu yang berlangsung dengan protokol kesehatan ketat.
"Dengan kesungguhan penyelenggara, pemerintah, bersama DPR terus mengawasi masyarakat, pada akhirnya juga bisa beradaptasi," terang Ahmad Doli. "Mereka datang ramai-ramai, pakai masker, pakai jarak, masuk ke TPS itu cuci tangan, pakai hand sanitizer, coblosnya juga pakai sarung tangan dan macam-macam. Keluar dan alhamdulillah berhasil."
"Tetapi kalaupun kemudian pandemi ini masih terus berlangsung, tentu kan kita punya cara juga untuk bisa mengatasi," tegasnya. "Intinya kan setiap negara, setiap pemerintahan, kan harus menjaga melindungi rakyat dan masyarakatnya."
(wk/elva)
