Menko PMK Sebut Untuk Mengentas Masalah Kemiskinan Ekstrem Tak Cukup Hanya Dengan Bansos
AFP/Noel Celis
Nasional

Pemerintah hingga saat ini masih terus berupaya dalam mengentas kemiskinan penduduk Indonesia. Presiden Jokowi sendiri telah menargetkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga nol persen.

WowKeren - Kasus kemiskinan di Indonesia hingga saat ini masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah. Pemerintah sendiri juga terus berupaya untuk bisa mengatasi dan mengentas kemiskinan.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dengan skema bantuan sosial atau bansos. Tetapi juga harus ditangani dengan pendekatan lingkungan.

Mengenai penanganan kemiskinan ekstrem tersebut, disampaikan oleh Muhadjir saat mengecek pembangunan wilayah kumuh dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Adapun pembangunan tersebut dilakukan di RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon dan Rusunawa Semanggi, Surakarta, Kamis (2/9).

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan bahwa masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem, cenderung membangun kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh. Maka dari itu, perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan lingkungan yang layak huni untuk bisa menuntaskan kemiskinan.


"Jadi karena itu penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni," jelas Muhadjir. "Kemudian sanitasi dan juga air bersioh juga akan diperhatikan."

Muhadjir mengaku bahwa menangani kemiskinan ekstrem dinilai menjadi tantangan berat pemerintah dalam pembangunan manusia Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem masih mencapai angka 10,86 juta jiwa atau setara dengan empat persen dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia.

Di lain sisi, Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa menurun hingga nol persen di tahun 2024. Muhadjir pun mengapresiasi atas pembangunan rusunawa di kawasan Semanggi.

Rencananya, kata Muhadjir, rusunawa Semanggi akan dibangun kembali lantaran bangunannya sudah tidak layak huni. Program Kotaku sendiri merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia.

Muhadjir mengatakan bahwa pembangunan wilayah kumuh tersebut nantinya akan dijadikan contoh untuk penanganan di kota lainnya. Maka dari itu ia mengunjungi pembangunan tersebut agar bisa menjadikannya sebagai contoh.

(wk/tiar)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait