Jawaban Kemenkes dan Satgas COVID-19 Soal Petisi 'Batalkan Kartu Vaksin'
Nasional
Vaksin COVID-19

Petisi tersebut ditujukan untuk Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, pimpinan DPR RI, Presiden Joko Widodo, dan Kemenkes sendiri.

WowKeren - Sebuah petisi untuk membatalkan kartu vaksin belakangan viral di media sosial. Petisi bertajuk "Batalkan Kartu Vaksin sebagai syarat Administrasi" tersebut telah ditandatangani oleh 23.991 orang di situs change.org.

Petisi tersebut ditujukan untuk Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, pimpinan DPR RI, Presiden Joko Widodo, dan Kemenkes sendiri. Petisi tersebut memprotes kebijakan wajib vaksinasi COVID-19 untuk para pengunjung mal.

"Jika aturan ini dibuat sebagai dasar untuk memasuki area mall, bagaimana dengan orang yang tidak memenuhi syarat untuk divaksinasi, terutama bagi mereka para penderita komorbid yang seharusnya ada perhatian khusus terkait hal ini," demikian isi petisi tersebut.

Menanggapi petisi tersebut, pihak Kemenkes pun buka suara. Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu menyayangkan munculnya petisi pembatalan kartu vaksinasi tersebut.


"Saya kira kewenangan (pembatalan kartu vaksin) bukan ada di saya, tetapi kalau saya pribadi sangat disayangkan karena itu kan bukan beban," ungkap Maxi dalam diskusi virtual pada Selasa (7/9).

Meski demikian, Maxi menilai protes masyarakat terjadap kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar. Kemenkes juga disebutnya siap melakukan perbaikan jika ada masyarakat yang mengalami hambatan mendapat vaksin COVID-19 karena stok kosong.

"Jangan-jangan mereka sudah punya kesempatan untuk melakukan vaksinasi, sudah mau, sudah ada waktu, tapi vaksinnya kurang. Nah itu yang saya kira kita harus terima saran-saran itu," paparnya. "Kalau hambatan itu mungkin akan kami benahi."

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan bahwa penggunaan kartu vaksinasi sebagai syarat administrasi ditujukan untuk melindungi masyarakat dari virus corona. Menurut Wiku, pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki sistem operasional aplikasi PeduliLindungi yang digunakan dalam proses screening.

"Penerapan syarat kartu vaksinasi semata-mata dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian karena mereka yang sudah divaksinasi memiliki perlindungan yang lebih dari penularan dibandingkan yang belum tervaksinasi," jelas Wiku.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts