Polemik TWK KPK dalam rangka alih status menjadi ASN tampaknya akan mencapai babak akhir. Kamis (30/9) besok, menjadi hari terakhir pegawai tak lulus TWK di KPK, sikap tegas Jokowi pun masih ditunggu.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Rabu, 29 September 2021 - 08:18 WIB
WowKeren - Polemik pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) hingga saat ini masih menjadi sorotan publik. Seperti yang diketahui, mereka akan dipecat secara terhormat pada Kamis (30/9) besok.
Adapun alasan pemecatan itu dikarenakan 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK dinilai tidak memenuhi syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemecatan ini pun menuai berbagai kritik dari banyak pihak dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas.
Desakan agar Jokowi bisa mengambil tindakan tegas ini muncul pascaputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebut bahwa hasil TWK merupakan kewenangan pemerintah. Sebelumnya, sejumlah pihak seperti Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ada pelanggaran dalam penyelenggaraan TWK dalam rangka alih status menjadi ASN.
Meski demikian, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meyakini bahwa Jokowi akan segera bersikap untuk menyelesaikan polemik TWK itu. Boyamin Saiman selaku Koordinator MAKI menuturkan bahwa Jokowi akan bersikap dengan memepertimbangkan aspirasi masyarakat yang berharap agar 56 pegawai KPK itu tidak diberhentikan.
"Saya yakin Pak Jokowi mendengarkan aspirasi ini, memperhatikan dengan cermat dan akan mengambil langkah yang terukur untuk menyelamatkan pemberantasan korupsi," terang Boyamin kepada Kompas.com, Selasa (28/9).
Menurut Boyamin, alasan Jokowi hingga saat ini masih bungkam adalah dikarenakan masih mencermati dan mempertimbangkan pengambilan sikap dengan bijak. Artinya bahwa, ia optimis bahwa Jokowi akan mengambil tindakan tegas terkait pemecatan 56 pegawai KPK itu.
Akan tetapi, pendapat berbeda datang dari Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra dalam diskusi virtual bersama Indonesia Corruption Watch (ICW). Ia menilai bahwa Jokowi tidak akan bersikap karena tidak tertarik dengan polemik TWK KPK.
Azra mengungkapkan ketidaktertarikan itu terlihat saat pidato kenegaraan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR/DPR 16 Agustus lalu. "Saya kira Presiden Jokowi tidak menunjukkan minat pada KPK, tidak hanya soal TWK, tapi dalam pidato kenegaraannya juga tidak menyinggung soal korupsi," ungkap Azra.
(wk/tiar)
