Cendekiawan Azyumardi Azra mengkhawatirkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menjadi alat politik usai Megawati menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarahnya.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 14 Oktober 2021 - 13:44 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo telah resmi melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Rabu (13/10) kemarin. Namun pelantikan Megawati tersebut menuai kekhawatiran sejumlah pihak akan nasib BRIN sendiri.
Cendekiawan Azyumardi Azra mengkhawatirkan BRIN akan menjadi alat politik usai Megawati menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarahnya. Menurut Azyumardi, Dewan Pengarah BRIN seharusnya dipimpin oleh peneliti berkaliber internasional mengingat badan tersebut didirikan demi penelitian.
"Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketum parpol yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi," tutur Azyumardi dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (13/10). "Boleh jadi BRIN menjadi alat politik."
Selain itu, Azyumardi juga ragu Jokowi akan bisa mengonsolidasi semua lembaga riset di bawah BRIN. Menurutnya, BRIN tidak akan menjadi warisan baik pemerintah Jokowi.
"Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun, sekarang dan ke depan," ujarnya.
Sementara itu, Mulyanto yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI menilai bahwa pelantikan Megawati menjadi titik yang krusial dalam kaitan dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi Indonesia. Hal tersebut dinilainya dapat membuka politisasi di dunia riset nasional.
"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," jelas Mulyanto dalam siaran persnya.
Menurut Mulyanto, para ahli sebelumnya sudah meminta Presiden Jokowi untuk meninjau penunjukkan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal tersebut, tuturnya, dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.
"Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila)," lanjut Mulyanto. "Menurut saya pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP."
(wk/Bert)
