Pakar Sebut UU Pajak Baru Demi 'Balik Modal' Insentif-Subsidi Selama Pandemi, Begini Kata Kemenkeu
PxHere
Nasional

Pemerintah telah mengesahkan UU HPP yang mengatur beberapa hal baru terkait perpajakan. Mulai dari besaran PPN, kelompok terkena PPh, hingga rencana tax amnesty Jilid II.

WowKeren - Indonesia telah mengesahkan undang-undang baru yang mengatur perpajakan. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur beberapa hal, termasuk penambahan besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga pemberlakuan tax amnesty jilid II dan NIk sekaligus menjadi NPWP.

Pengesahan UU HPP ini cukup mengejutkan dan tentu saja memicu berbagai analisis. Termasuk dari Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Danuri, bahwa UU HPP membawa "misi rahasia" untuk menagih kembali berbagai insentif dan bantuan dari fiskal yang dikucurkan selama pandemi COVID-19.

"Seperti yang saya sampaikan, kita selama ini berpesta mengenakan fiskal," ungkap Yose dalam sebuah webinar di Jakarta, Kamis (14/10). "Cuma sekarang kita perlu bayar tagihannya, saya melihat kebijakan pajak yang baru ini diluar tujuan formal, ini untuk membayar tagihan tadi."

Yose tak menampik bila pemerintah memang berhak untuk "menagih" kembali insentif dan berbagai bantuan yang diberikan sebelumnya. Hal ini semata demi memperbaiki kondisi perekonomian agar beban fiskal di masa depan tidak semakin berat.

Namun Yose menilai penagihan itu terlalu terburu-buru. "Sebaiknya pembayaran tagihan ini tidak dilakukan buru-buru, karena banyak masalah yang menyelimuti perekonomian," terang Yose.


Tetapi benarkah klaim yang disampaikan Yose ini? Spesifik untuk kenaikan PPN, yang otomatis berdampak terhadap banyak aspek kehidupan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, memberi penjelasan.

"Reformasi PPN utamanya ingin mencapai dua hal," tutur Febrio dalam laman resmi Kemenkeu. "Yaitu mampu mengantisipasi perubahan struktur ekonomi ke depan dan tetap menjaga distribusi beban pajak yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia."

Sedangkan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, menjelaskan beberapa poin penting dalam pokok perubahan PPN di UU HPP ini. Yakni adalah perluasan basis PPN melalui refocusing pengecualian dan fasilitas PPN yang ditujukan demi PPN yang lebih adil dan tepat sasaran.

"Dalam UU HPP, perluasan basis PPN untuk optimalisasi penerimaan negara tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan. Khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional," kata Suryo. "Hal ini sejalan dengan prinsip perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum."

Sebagai contoh, ketika masyarakat berpenghasilan rendah sampai menengah tidak perlu membayar PPN atas konsumsi barang dan jasa. Selain itu, lewat UU HPP, besaran Pajak Penghasilan (PPh) pun telah diatur sesuai dengan penghasilan yang didapat hingga kategori orang super kaya.

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts