Proses Penetapan NIP PPPK 2021 Tak Kunjung Selesai, PGRI: Jangan Gantung Nasib Guru Honorer
Nasional
Seleksi CPNS dan PPPK 2021

Proses seleksi PPPK Guru Tahap I 2021 tampaknya belum juga selesai hingga saat ini. Padahal, November mendatang, merupakan jadwal proses perekrutan PPPK Guru Tahap II.

WowKeren - Seperti yang diketahui, proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2021 Tahap I telah selesai digelar. Kini pemerintah tengah mempersiapkan proses seleksi PPPK Guru Tahap II, yang dimulai pada 15 November mendatang.

Sementara itu, hingga kini, proses penetapan NIP PPPK Guru Tahap I 2021 belum juga selesai. Hal ini lantas memicu respons keras dari pengurus PGRI yang menilai proses tersebut berjalan lambat.

Terlebih sudah satu bulan lamanya sejak hasil kelulusan seleksi PPPK Guru Tahap I diumumkan pada 29 Oktober lalu. Tetapi, hingga kini belum juga ada kejelasan mengenai NIP PPPK Guru Tahap I.

"Ini sudah di bulan-bulan terakhir 2021, tetapi tanda-tanda 173 ribu guru honorer yang lulus PPPK Guru Tahap I diangkat belum kelihatan," tutur Dewan Pembina PGRI Dudung Nurullah Koswara kepada JPNN.com, Selasa (30/11).


Dudung lantas menyampaikan kekhawatirannya mengenai nasib ratusan ribu guru honorer tersebut. Apalagi, pada bulan November mendatang, seleksi PPPK Guru Tahap II akan segera dimulai.

Menurut Dudung, akan lebih bijak apabila pemerintah bisa menyelesaikan terlebih dahulu guru-guru honorer yang sudah lulus Tahap I. Ia juga berharap agar pemerintah pusat dan daerah benar-benar serius serta fokus untuk mempercepat penetapan NIP PPPK Guru Tahap I.

Dudung lantas memperingatkan agar tidak terjadi masalah internal setiap daerah maupun pemerintah pusat yang mengganggu kepastian nasib guru honorer di Indonesia, khususnya bagi mereka telah lulus seleksi tahap I. Pasalnya, disinyalir molornya pengangkatan PPPK Guru Tahap I ini lantaran minimnya anggaran daerah.

"Semoga pemerintah menyadari guru honorer adalah prioritas, jangan gantungkan nasib guru honorer," tandas Dudung.

Di sisi lain, Dewan Pembina Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PJK21) Titi Purwaningsih menilai sikap tarik ulur pemerintah atas proses perekrutan PPPK Guru Tahap 1 itu lantaran buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah saling "lempar handuk" hingga akhirnya guru honorer lah yang dirugikan.

(wk/tiar)

You can share this post!

Related Posts