Ridwan Kamil Ikut Naikkan Upah Minimum Jabar 2022 Sampai 5 Persen, Begini Syaratnya
Instagram/ridwankamil
Nasional

Gubernur Jawa Barat itu mengikuti jejak Anies Baswedan yang sebelumnya sudah merevisi persentase kenaikan UMP DKI Jakarta. Ridwan Kamil menyiapkan 2 skema penyesuaian upah minimum 2022.

WowKeren - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengikuti jejak meningkatkan persentase kenaikan upah minimum pekerja 2022 sampai 5 persen. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah terlebih dahulu menaikkan persentase ini hingga memicu pro dan kontra.

Meski demikian, kenaikan persentase upah minimum baru yang dirumuskan Ridwan Kamil berbeda dari yang ditetapkan Anies. Ridwan mengklaim bahwa kebijakannya ini tidak melanggar konstitusi termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Secara garis besar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan dua skema penyesuaian nilai upah minimum. Secara spesifik, Ridwan Kamil menyatakan perubahan ini berlaku untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

"UMK untuk 2022 TETAP mengikuti PP-36 2021, yang mengatur upah bagi buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun," kata Ridwan Kamil dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/12). "Jumlah buruh di zona ini HANYALAH 5% dari total 10 juta buruh di Jawa Barat."

Karena mengikuti PP 36/2021, maka ada potensi tidak terjadi kenaikan upah minimum sama sekali. "PP36 mengatur Kenaikannya berkisar 0% - 1,72%," imbuhnya.



Ridwan Kamil Ikut Naikkan Upah Minimum Jabar 2022 Sampai 5%, Begini Syaratnya

Instagram/ridwankamil

Sementara skema kedua menyasar untuk kaum buruh dengan masa kerja lebih dari setahun. "Untuk buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, tidak diatur rumusnya oleh PP36," tegas Ridwan Kamil.

Lantas bila tidak diatur dengan PP 36/2021, bagaimana penghitungan persentase kenaikan upah minimumnya? "Upahnya bersifat skalatis dan sesuai persetujuan masing-masing perusahaan. Dengan menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi," jelas Ridwan Kamil, dikutip pada Kamis (30/12).

"Jumlah buruhnya 95% dari total 10 juta buruh Jawa Barat. Kenaikannya diputuskan berkisar 3,27% - 5%," lanjut mantan Wali Kota Bandung tersebut.

Ridwan Kamil berharap kebijakan yang dirumuskan setelah menerima perwakilan buruh hingga yang ketiga kali ini bisa menjadi solusi untuk semua pihak. Di mana pemimpin daerah tidak melanggar konstitusi serta mampu memenuhi kemaslahatan buruh dan mendorong kebangkitan perekonomian pada 2022 mendatang.

(wk/elva)


You can share this post!


Related Posts