Data 6 juta pasien yang ada di server Kementerian Kesehatan RI kini diduga bocor dan dijual di forum online Raid Forums. Data-data itu disebut berasal dari server terpusat Kemenkes RI.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 07 Januari 2022 - 09:40 WIB
WowKeren - Dugaan kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Data 6 juta pasien yang ada di server Kementerian Kesehatan RI kini diduga bocor dan dijual di forum online Raid Forums.
Penjual dengan nama akun "Astarte" mendeskripsikan data 6 juta pasien tersebut berasal dari server terpusat Kemenkes RI. Data itu disebut memuat tiga informasi utama dari rekam medis 6 juta pasien di Indonesia, termasuk foto dan identitas serta hasil CT Scan, tes COVID-19, hingga hasil rontgen.
Selain itu, data yang dijual juga disebut memuat rekam medis dari hasil pemeriksaan jantung dan laboratorium. Penjual mengklaim rekam medis tersebut berasal dari berbagai rumah sakit besar di seluruh Indonesia.
Meski demikian, penjual tidak menyebutkan secara spesifika harga data 6 juta pasien yang diduga berasal dari server Kemenkes tersebut. Penjual hanya menuliskan bawha dirinya menerima pembayaran dalam bentuk mata uang kripto Bitcoin atau Monero.
Secara keseluruhan, ukuran data Kemenkes yang diduga bocor dan dijual di forum online tersebut mencapai 720 GB.
Pihak Kemenkes pun mengaku tengah menelusuri dugaan kebocoran data tersebut.
"Kami sedang melakukan 'assessment' permasalahan yang terjadi dan mengevaluasi sistem kami," tutur Chief Digital Transformation Officer Kemenkes, Setiaji, dilansir dari Antara.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Kemenkes akan menelusuri dugaan kebocoran data 6 juta pasien tersebut. Menurut juru bicara Kemenkominfo, Deddy Permadi, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kemenkes secara intens.
"Dan memulai proses revitalisasi penelusuran lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan," kata Deddy dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Deddy menjelaskan bawha Kemenkes juga telah mengambil langkah untuk mengatasi persoalan ini. Salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain itu, Deddy juga meminta agar semua penyelenggara sistem elektronik (PSE), baik yang bersifar publik atau privat, untuk serius memperhatikan kelayakan dan sumber daya manusia.
(wk/Bert)
