Pengesahan RUU TPKS 'Diburu', PKS Minta Tambahkan Aturan Soal LGBT dan Zina
focusforhealth.org
Nasional

Beredar kabar RUU TPKS akan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pekan depan. Jelang pengesahannya, Fraksi PKS DPR meminta agar RUU TPKS turut mengatur soal zina dan LGBT.

WowKeren - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akan segera disahkan dalam waktu dekat. Bahkan beredar kabar RUU TPKS akan disahkan jadi RUU inisiatif DPR pada pekan depan.

Niat Puan ini pun disepakati oleh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Sukamta. "Kami Fraksi PKS mendorong agar RUU TPKS segera disahkan. Kami ingin seluruh bentuk kekerasan seksual dilarang hadir di negeri Pancasila, Indonesia," tegas Sukamta.

Kendati demikian, Sukamta rupanya memiliki sebuah harapan mengenai isi RUU TPKS. Yakni harapan agar turut membahas soal LGBT dan praktik zina, yang kemudian dikaitkannya dengan pidato Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Sebagai informasi, Megawati memang sempat mengkriitk UU yang dihasilkan DPR tidak sesuai dengan UUD 1945 ketika berpidato di HUT ke-49 PDI Perjuangan, Senin (10/1). Karena itulah, Sukamta menilai sudah seharusnya RUU TPKS turut mengatur soal zina dan LGBT yang jelas-jelas juga bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945.


"Kami PKS sependapat dengan arahan Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Pembina BPIP, hendaknya DPR kalau membuat UU sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila," terang Sukamta. "Maka, RUU PKS ini tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945."

"Permasalahan status anak, keluarga berdasarkan garis keturunan darah akan menjadi masalah sosial di kemudian hari," imbuh Sukamta. "Apabila di dalam RUU TPKS tidak secara tegas melarang adanya hubungan seksual suka sama suka tanpa ikatan pernikahan."

Sukamta yang merupakan Anggota Komisi I DPR menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan seksual, begitu pula dengan hubungan seksual atas dasar suka sama suka di luar status pernikahan. Sukamta pun menegaskan peran PKS yang terus berupaya memberi pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi di masyarakat.

"Fraksi PKS berkomitmen nyata menentang TPKS dengan membentuk layanan pengaduan, pendampingan hukum, psikologi bagi korban kekerasan seksual," pungkas Sukamta menegaskan. "Serta terus menggaungkan kampanye penolakan hubungan seksual di luar pernikahan."

(wk/elva)


You can share this post!


Related Posts