Kelompok yang menamakan diri sebagai Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi baru-baru ini mendorong Prabowo maju sebagai Capres dan Jokowi sebagai Cawapres untuk melanjutkan pembangunan Indonesia.
- Bertilia Puteri
- Senin, 17 Januari 2022 - 18:45 WIB
WowKeren - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memang masih dua tahun lagi. Meski demikian, sejumlah nama yang dijagokan untuk maju di Pilpres 2024 sudah banyak diperbincangkan sejak kini.
Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo didorong untuk maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Kelompok yang menamakan diri sebagai Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendorong Prabowo maju sebagai Capres dan Jokowi sebagai Cawapres untuk melanjutkan pembangunan Indonesia.
Partai Gerindra hingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lantas buka suara atas wacana menduetkan Prabowo dengan Jokowi di Pilpres 2024. Menurut Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, usul tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat yang dijamin undang-undang.
"Ya namanya pasang memasangkan itu kan dinamika di masyarakat, menyatakan hak dan pendapat itu dijamin undang-undang ya," jelas Dasco pada Senin (17/1). "Kita nikmati saja sebagai dinamika menjelang 2024."
Lebih lanjut, Dasco mengatakan bahwa partainya memiliki forum tersendiri untuk memutuskan pencalonan presiden di Pilpres 2024. Oleh sebab itu, Partai Gerindra tidak bisa menyatakan sikap terkait usulan duet Prabowo-Jokowi karena hal tersebut merupakan dinamika di tengah masyarakat.
"Toh kan Pilpres masih 2024, kita dari Partai Gerindra juga masih memetakan, baik untuk koalisi partai maupun capres-cawapres," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya tetap berpegang pada aturan main soal peserta Pilpres 2024. Ia mengingatkan bahwa sudah jelas diatur jika jabatan presiden bisa dipegang oleh orang yang sama hanya selama dua periode.
"Kalau kita melihat dari sikap PDI Perjuangan perpolitikan dengan rule of the game yaitu konstitusi Undang-Undang Dasar yang mengikat kita semuanya, konstitusi telah menjelaskan bagaimana Presiden itu memegang jabatan selama dua periode," terangnya.
Lebih lanjut, Hasto mengajak semua pihak untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan cara menaati konstitusi. "Itulah yang menjadi hukum dasar kita untuk kita taati bersama-sama," tukasnya.
(wk/Bert)
