WowKeren - Sudah lama tidak terdengar, kini suara penolakan atas pembukaan Museum Holocaust Yahudi di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut), kembali bergeming. Setelah penolakan datang dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, kini lagi-lagi datang dari internal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Adapun suara penolakan atas pembukaan Museum Holocaust itu diketahui awalnya datang dari Ketua MUI Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Hubungan Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim. Setelah itu, penolakan datang dari HNW.

Kemudian, penolakan kembali bergeming dari internal MUI. Bahkan penolakan kali ini dinilai cukup keras, lantaran pihak yang menolak meminta pemerintah Indonesia segera menghancurkan bangunan museum tersebut.

Selain itu, ada alasan kuat yang disampaikan oleh Muhyiddin yang menjadi dasar Museum Holocaust di Minahasa harus dihancurkan. Alasannya adalah dikarenakan dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pembukaannya.

Menurut Muhyiddin, Museum Holocaust itu memiliki kaitan dengan upaya Israel terhadap Palestina, yang kemudian sinilai sebagai penjajahan. Maka dari itu, ia menilai pembangunan Museum Holocaust di Indonesia tidak penting.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw justru mengapresiasi pembangunan Museum Holocaust Yahudi di Tondano, Minahasa. Steven mengatakan bahwa keberadaan museum tersebut menjadi catatan sejarah dunia.

"Apresiasi yang tinggi atas dibangunnya gedung museum pertama di Asia Tenggara di Tondano Minahasa," tutur Steven di Kantor Gubernur Sulut, Jumat (28/1).

Steven mengaku dengan dibangunnya Museum Holocaust itu menjadi sebuah kehormatan besar Minahasa bisa menjadi lokasi pembangunannya. Menurutnya, pembangunan museum itu dinilai sudah tepat, dikarenakan hidup antarumat beragama di Sulut sangat baik.

Selain itu, Steven mengungkapkan bahwa pihaknya siap menerima kunjungan dari Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lapel. Ia menyebut bahwa Lapel sudah melihat langsung bagaimana kehidupan antarumat beragama di Sulut.

Selanjutnya, Steven berharap pemda bisa menjalin kerja sama dengan Jerman, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, maupun teknologi. Sementara itu, Hadassah of Indonesia selaku organisasi yang bergerak terkait isu Yahudi dan Israel, menyebut tidak ada Museum Holocaust di Minahasa.

Menurut organisasi tersebut, barang-barang terkait Holocaust yang dipamerkan di Minahasa itu hanya untuk kepentingan pameran selama satu tahun. "Itu pameran selama 1 tahun, jadi bukan museum. Karena bangunannya utama fungsinya Sinagoga, dan itu tak masalah sebetulnya," papar pendiri Hadassah of Indonesia, Monique Rijikers kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/2).