WowKeren - Dalam pengukuran lahan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, sempat terjadi ketegangan antara warga dengan aparat keamanan. Bahkan ketegangan tersebut juga sempat berujung pada penangkapan sejumlah warga. Namun kini warga tersebut telah dibebaskan dan dipulangkan.

Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengklaim menemukan fakta bahwa terjadi kekerasan yang dilakukan oleh polisi kepada warga saat melakukan pengamanan pengukuran di Desa Wadas. Namun hal ini dibantah oleh pihak kepolisian dan menegaskan tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat setempat.

"Info dari Polda Jateng, fakta yang ada saat itu di lapangan tidak ada tindak kekerasan," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada detikcom, Minggu (13/2).

Lebih lanjut, Ramadhan menuturkan bahwa polisi hanya melakukan upaya paksa untuk mengamankan warga dari ancaman warga lainnya. Ia kembali menyebut tidak ada kekerasan yang dilakukan kepolisian.

Selain itu, Ramadhan mengatakan bahwa polisi juga tidak melakukan penembakan saat melakukan pengamanan di Wadas. Ia lantas memastikan pengamanan dilakukan sesuai SOP yang berlaku.

"Tidak ada penembakan atau keluar letusan senjata, pengamanan masih menggunakan SOP, dan Protap 01 tidak pernah dikeluarkan," ungkap Ramadhan.

Selanjutnya, Ramadhan menambahkan bahwa Polri berkoordinasi dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan instansi terkait lain dalam menyelesaikan permasalahan di Wadas. Ia mengklaim bahwa Polri mengedepankan dialog untuk mencari solusi bagi warga yang tidak terima atau kontra dengan rencana proyek pembangunan bendung tersebut.

"Mengedepankan upaya persuasif dan dialog warga, terutama warga yang belum menerima, untuk dicarikan solusi terbaik," lanjut Ramadhan.

Sebelumnya, massa menggelar aksi di depan Mapolres Purworejo, Jawa Tengah. Adapun massa yang menyebut dirinya sebagai kelompok "Aliansi Solidaritas Rakyat untuk Wadas" menuntut penarikan aparat keamanan yang masih ada di Desa Wadas.