Setelah sempat tak terdengar, tampaknya isu penambangan di Desa Wadas belum berakhir. Kini, warga Wadas kembali melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng.
Di tengah kasus Wadas yang tak kunjung selesai, muncul narasi mengenai permasalahan itu di soal ujian SMP Kabupaten Purworejo. Hal itu rupanya kembali memicu kritik dari LBH Yogyakarta.
Kondisi Desa Wadas hingga saat ini masih dalam penjagaan polisi imbas kontroversi pengukuran lahan guna pembangunan Bendungan Bener. Gubernur Jateng pun kembali ke Desa Wadas untuk berdialog dengan warga.
Komnas HAM akhirnya mengungkap temuan mereka terkait konflik di desa Wadas. Dalam pernyataannya, Komnas HAM juga membahas penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat.
Sebelumnya, muncul dugaan kekerasan terhadap warga Wadas pada saat proses pengukuran lahan yang disebut untuk proyek pembangunan Bendungan Bener. Atas hal ini, Komnas HAM pun melakukan penyelidikan.
Beredar rekaman video aparat yang terus berdatangan ke desa Wadas. Polda Jateng menyebut bahwa kehadiran aparat TNI dan polisi di Wadas hanya untuk melakukan bakti sosial.
Kekinian, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo justru diisukan memiliki agenda politik terkait Pilpres 2024 di Desa Wadas. Ganjar lantas menanggapi isu tersebut dalam diskusi dan pertemuan virtual dengan Forum Pemred pada Kamis (17/2).
Belakangan muncul mengenai isu yang menyatakan bahwa pertambangan batuan andesit di Desa Wadas itu tidak memiliki izin. Atas hal ini, Menteri ESDM lantas memberikan penjelasan.
Warga desa Wadas mengungkap ketakutan dan kecurigaan mereka soal dimata-matai pihak tertentu. Hal itu lantaran kerap ada drone yang melintas di wilayah desa tersebut.
Akun tersebut dikenal vokal menyuarakan aspirasinya terkait dengan isu proyek penambangan batu andesit untuk proyek pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Protes warga Wadas menolak aktivitas penambangan di desa mereka masih terus berlanjut. Meski begitu, dikabarkan warga wadas sendiri terpecah antara mendukung dan menolak aktivitas tambang.
Kunjungan kedua Ganjar ke Wadas dinilai sebagai langkah yang terlambat oleh Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie. Menurutnya, warga Desa Wadas telah terlanjur dilukai dan sulit untuk diobati.
Kabar kurang baik disampaikan oleh pemilik akun '@Wadas_Melawan'. Akun Twitter itu selama ini dikenal kerap mengunggah aktivitas aparat usai mendatangi Desa Wadas.
Ganjar Pranowo yang mengunjungi Wadas ikut merasakan gangguan sinyal di desa tersebut. Ganjar Pranowo pun tampak langsung menghubungi seseorang untuk mengatasi masalah itu.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mencurigai jaringan internet di Wadas sengaja diperlambat untuk mencegah penyebarluasan informasi terkait situasi di desa tersebut.
Sebelumnya, aparat keamanan sempat mengamankan sejumlah warga Desa Wadas, saat melakukan pengukuran lahan untuk proyek pembangunan bendungan. Hal ini lantas memicu adanya dugaan kekerasan yang dilakukan polisi.
Ketegangan yang dipicu oleh pembangunan proyek bendungan di Desa Wadas, tampaknya juga terdengar hingga di Istana. Sehingga membuat pihaknya turun langsung ke lapangan.
Ganjar meminta izin kepada warga untuk menginap di Desa Wadas sehingga ia bisa mendengar lebih dalam masalah warga yang menolak rencana penambangan tersebut.
Lembaga Swadaya Masyarakat LP3ES mendapat serangan siber saat mengadakan webinar membahas konflik di Desa Wadas. Serangan tersebut berupa Zoom Bombing gambar dan kalimat tak pantas.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI sudah sempat mengunjungi Desa Wadas pada Kamis (10/2). Di sana, mereka menyerap aspirasi rakyat baik yang pro maupun kontra terhadap rencana penambangan tersebut.