Aksi intimidasi kembali diterima jurnalis saat meliput persoalan yang terjadi di Desa Wadas. Bahkan intimidasi didapatkan jurnalis dari pihak aparat kepolisian dan warga.
Ketegangan tersebut diketahui bermula saat pengukuran lahan di Desa Wadas, sebagai proyek pembangunan Bendungan Bener. Sebelumnya, Ganjar juga telah meminta maaf kepada warga atas ketegangan yang terjadi.
Tak hanya penarikan aparat, massa juga menuntut agar pengukuran lahan dan rencana pertambangan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dihentikan.
Sebelumnya, Ketua Majelis Hukum PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, menyoroti pengerahan polisi tak berseragam alias hanya berpakaian preman di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Amnesty Internasional Indonesia turut mengkritik aksi pengerahan pasukan yang dinilai berlebihan di Desa Wadas. Mereka juga menanggapi pernyataan Menko Polhukam soal aksi kepolisian di Desa Wadas.
Konflik yang terjadi di Desa Wadas antara warga yang protes akan pembangunan tambang dengan aparat gabungan hingga saat ini masih menjadi sorotan. Sebelumnya aparat gabungan sempat mengepung warga.
Anggota DPR Purworejo, Abdul Kadir Karding ikut merespons konflik yang terjadi di Desa Wadas. Karding pun telah mengirim tim kecil de Desa Wadas untuk mencari fakta di lapangan.
Salah seorang warga lantas mengungkapkan kondisi di Desa Wadas pada Kamis (10/2) hari ini. Menurut perwakilan warga Desa Wadas yang tidak disebutkan namanya itu, masih banyak aparat yang berada di desanya hingga hari ini.
Konflik tersebut terjadi lantaran warga Wadas melakukan aksi protes atas proyek pembangunan Bendungan Bener oleh pemerintah. Konflik yang sempat membuat puluhan warga ditangkap itu pun mendapat sorotan dari PBNU.
Aksi protes warga Desa Wadas atas persoalan pengukuran lahan yang disebut untuk proyek Bendungan Bener hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Adapun kini terungkap akar aksi perlawanan warga Wadas.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Alqudusy menjelaskan bahwa puluhan warga tersebut dipulangkan dengan dua bus dan juga mendapat bantuan bahan kebutuhan pokok dan tali asih dari Kapolda Jateng.
Sebelumnya, Ganjar telah menyampaikan permintaan maaf kepada warga Desa Wadas. Ganjar mengaku telah melakukan komunikasi intens dengan Kapolda Jawa Tengah dalam memantau perkembangan situasi di Purworejo.
Pembangunan Bendungan Bener adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN) pemerintahan Presiden Joko Widodo yang direncanakan rampung pada tahun 2023 mendatang.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyampaikan permintaan maaf kepada warga Desa Wadas. Kapolda Jateng pun turut menyatakan akan membebaskan 64 warga Wadas yang sempat ditangkap hari ini.
Klarifikasi kepolisian soal video aparat yang disebut mengepung sebuah masjid di Desa Wadas. Di sisi lain, Komnas HAM juga menuntut penarikan aparat dan pembebasan warga Wadas yang ditangkap.
Polemik yang terjadi antara warga Wadas dan polisi Selasa (8/2) terjadi karena protes pengadaan tanah quarry untuk Bendungan Bener. Pengadaan tanah tambang quarry di Desa Wadas telah jadi kontroversi sejak lama.
Warga Wadas kini tak berani keluar rumah setelah peristiwa penangkapan sejumlah orang oleh polisi. Bahkan warga dan anak-anak takut meski hanya untuk sekedar keluar membeli kebutuhan pokok atau sekolah.
Publik saat ini tengah ramai memperbincangkan penangkapan warga Wadas oleh aparat keamanan, bahkan hal ini menjadi trending di dunia maya. Selain itu, Komnas HAM pun turut turun tangan.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengungkapkan bahwa beberapa orang yang ditangkap oleh aparat tersebut adalah anak-anak yang masih di bawah umur.
Polda Jawa Tengah mengakui bahwa pihaknya telah menangkap puluhan orang di Desa Wadas. Ada 23 orang yang diamankan dan langsung dibawa ke Polsek Bener.