Amnesty Internasional Indonesia turut mengkritik aksi pengerahan pasukan yang dinilai berlebihan di Desa Wadas. Mereka juga menanggapi pernyataan Menko Polhukam soal aksi kepolisian di Desa Wadas.
- Amelia Nur Fatimah
- Jumat, 11 Februari 2022 - 10:49 WIB
WowKeren - Amnesty International Indonesia mengkritik aksi pengerahan pasukan gabungan TNI-Polri ke Desa Wadas. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai kekuatan aparat yang diturunkan ke Desa Wadas sangat berlebihan.
"Kebijakan kekuatan pasukan keamanan ke Desa Wadas sangat berlebihan, dilihat dari jumlah satuan dari yang berseragam dan tidak berseragam, termasuk jenis kendaraan yang digunakan," ujar Usman dalam konferensi pers virtual terkait nasib warga Wadas pada Kamis (10/2).
Memang tak ada aksi penembakan oleh aparat kepolisian. Meski begitu, Usman menegaskan bahwa aksi kekerasan belum hilang dari Desa Wadas dan sekitarnya. Terlebih, aparat polisi hingga saat ini masih melakukan penjagaan di sana.
"Benar tidak ada penembakan dari aparat, tapi tidak benar jika dikatakan tidak ada kekerasan dari aparat," beber Usman.
Usman juga mengoreksi keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang mengklaim tindakan kepolisian di Wadas sudah sesuai prosedur dan terukur. Pasalnya, usman menilai bahwa yang dijamin keamannya bukan warga, melainkan pejabat negara yang turun ke lokasi.
"Sulit berpegangan pada penjelasan Menko Polhukam bahwa polisi sudah bertindak secara prosedur untuk menjamin keamanan masyarakat karena yang dijamin adalah dari pejabat negara yang turun ke lokasi," jelas Usman.
Sebelumnya diketahui bahwa Menko Polhukam Mahfud MD menyebut tidak ada kekerasan dan penembakan dari aparat keamanan saat pengamanan pengukuran lahan untuk proyek Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purwerejo, Jawa Tengah. Mahfud MD juga mengklaim bahwa pihak kepolisian sudah bertindak sesuai dengan prosedur yang ada.
"Sampai saat ini kita proses cooling down dulu. Polisi sudah bertindak sesuai prosedur untuk menjamin keamanan masyarakat. Tidak ada kekerasan dari aparat, tidak ada penembakan," kata Mahfud dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/2) lalu.
Mahfud menjelaskan, polisi telah melakukan tindakan untuk mengawal dan menjaga masyarakat. Sehingga tidak terjebak dalam konflik horizontal dan terprovokasi antar sesama warga.
"Polisi sudah bertindak atas permintaan untuk pengawalan dan menjaga masyarakat agar tida terjebak konflik horizontal dan terprovokasi antarsesama masyarakat," pungkasnya.
(wk/amel)
