BMKG memperingatkan akan adanya ancaman gempa dan tsunami di kota Cilegon. Gubernur Banten, Wahidin Halim pun ikut merespons ancaman gempa dan tsunami setinggi 8 meter tersebut.
- Amelia Nur Fatimah
- Rabu, 16 Februari 2022 - 20:39 WIB
WowKeren - BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) mengingatkan Pemerintah Provinsi Banten untuk waspada akan adanya potensi ancaman gempa bumi dan tsunami di wilayah mereka. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana gempa dan tsunami adalah Kota Cilegon.
"Letak Cilegon yang berada di ujung barat Pulau Jawa, di tepi Selat Sunda selain strategis juga memiliki risiko bencana yang cukup besar jika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi dan tsunami," ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati usai Rakor bersama Pemprov Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten baru-baru ini.
Sekurang-kurangnya terdapat 4 sumber potensi gempa bumi dan tsunami di area tersebut yaitu Zona Sumber Gempa Megathrust berstatus rawan gempabumi dan tsunami; Zona Sesar Mentawai, Sesar Semangko, dan Sesar Ujung Kulon berstatus rawan gempa bumi dan tsunami ; Zona Graben Selat Sunda berstatus rawan longsor dasar laut yang dapat membangkitkan tsunami, dan Gunung Anak Krakatau yang mana jika terjadi erupsi juga dapat memicu tsunami.
Berdasarkan pemodelan yang dilakukan BMKG, lanjut Dwikorita, jika terjadi gempa yang bersumber di Zona Megathrust Selat Sunda, maka terdapat potensi gempa dengan kekuatan mencapai magnitudo 8,7. Sementara gempa bumi dengan magnitudo maksimum 8,7 tersebut, maka potensi tsunami tertinggi diperkirakan mencapai 8,28 m di sekitar kawasan Pelabuhan Merak (Kota Cilegon).
"Bencana ikutan akibat gempa bumi dan tsunami juga berpotensi terjadi di kawasan industri Cilegon, berupa kebakaran, sebaran zat kimia berbahaya, ledakan bahan kimia, ataupun tumpahan minyak. Artinya, ada multi ancaman yang membahayakan masyarakat Kota Cilegon dan sekitarnya saat terjadi gempa bumi kuat yang diikuti tsunami," sambungnya.
Gubernur Banten, Wahidin Halim pun segera merespons peringatan dari BMKG tersebut. Ia menyampaikan akan berkoordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten, perusahaan-perusahaan di kawasan industri, pengelola pariwisata, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan juga masyarakat.
"Saya ingin kebijakan seluruh kabupaten/kota di Banten terorganisir dengan baik, selaras dan tidak parsial dalam aksi mitigasi terhadap ancaman gempabumi dan tsunami. Untuk itu, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian bersama," ujarnya lewat keterangan tertulis, Rabu (16/2).
"Segera berkoordinasi dengan Kementerian atau Dinas PUPR untuk melakukan asesmen terhadap seluruh bangunan vital dan rumah hunian guna memastikan bangunan tersebut sudah sesuai dengan standar bangunan tahan gempa dan tsunami. Apabila belum, maka akan segera dilakukan langkah mitigasi penguatan atau relokasi," pungkasnya.
(wk/amel)
