Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden hingga Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengutuk keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melancarkan operasi militer ke Ukraina.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 25 Februari 2022 - 11:02 WIB
WowKeren - Dunia kini tengah dihebohkan oleh operasi militer yang dilancarkan Rusia ke Ukraina sejak Kamis (24/2) kemarin. Keputusan Rusia tersebut menuai kecaman dari banyak negara seperti Amerika Serikat hingga Prancis.
Di tengah kehebohan tersebut, Presiden Joko Widodo menyerukan bahwa perang harus dihentikan. Dalam cuitan di akun Twitter resminya pada Kamis kemarin, Jokowi menyatakan bahwa perang hanya membawa dampak negatif bagi manusia.
"Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," cuit Jokowi.
Di sisi lain, Presiden Jokowi sendiri telah diminta beberapa pihak untuk bertindak terkait serangan militer Rusia tersebut. Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta Jokowi yang kini menjabat Presidensi G20 untuk mengambil tindakan demi menyelesaikan konflik tersebut agar tak sampai memicu Perang Dunia III.
"Tindakannya sampaikan ke PBB, bahwa permasalahan ini harus dibawa ke Majelis Umum PBB, tidak ke Dewan Keamanan PBB," papar Hikmahanto kepada Kompas TV. "Sehingga dengan begitu, tak akan ada veto di situ, dan pengambilan keputusan berdasarkan mayoritas, karena apa yang terjadi di Ukraina bisa menyebabkan Perang Dunia III."
Hikmahanto menilai meski Dewan Keamanan PBB telah membicarakan penyerangan Rusia ke Ukraina, namun hal itu diyakini tidak akan bisa menghentikan invasi Rusia ke Ukraina. Pasalnya, menurut Hikmahanto, Rusia adalah salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan dapat memveto segala keputusan yang dikeluarkan.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden hingga Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengutuk keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melancarkan operasi militer ke Ukraina. Baik Biden maupun Johnson mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terkait persoalan ini.
(wk/Bert)