Keputusan Jenderal Andika Perkasa untuk mengizinkan keturunan PKI mendaftar jadi prajurit TNI membawa kelegaan bagi pihak korban kekerasan 1965. Komnas HAM pun turut mengapresiasi keputusan tersebut.
- Amelia Nur Fatimah
- Kamis, 31 Maret 2022 - 17:54 WIB
WowKeren - Instruksi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan keturunan PKI untuk mendaftar jadi prajurit mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Di antaranya Komnas HAM dan korban kekerasan 1965.
Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kebijakan tersebut karena dinilai sejalan dengan prinsip dan norma HAM. Norma HAM yang dimaksud Taufan dalam hal ini adalah, setiap orang tanpa kecuali harus diperlakukan sama dengan memperoleh hak yang sama juga. Tanpa adanya tindakan diskriminatif dan bahkan hal tersebut sejalan dengan dan diatur dalam konstitusi negara.
"Saya sangat mengapresiasi kebijakan Panglima TNI, karena selain tidak ada dasar hukumnya menghalangi anak-anak keturunan PKI (juga DI/TII, PRRI Permesta dll), juga kebijakan Panglima sejalan dengan prinsip dan norma hak asasi manusia," ujar Taufan, Kamis (31/3).
"Konstitusi kita juga sudah menjelaskan itu terkait hak asasi manusia, hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan atau berpartisipasi dalam pemerintahan, politik dll," sambungnya.
Komnas HAM pun menghormati dan menyambut baik kebijakan yang ditetapkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa itu. "Angkat topi untuk keberanian beliau (Andika Perkasa)," puji Taufan.
Sementara itu, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP 65), Bedjo Untung menilai langkah Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengizinkan keturunan mantan anggota PKI mendaftar TNI membuat lega korban kekerasan 1965. Termasuk keluarga para pihak yang dicap PKI selama ini. Bedjo sebagai salah satu korban pun turut menyampaikan terima kasih.
"Atas nama YPKP 65 dan saya sendiri selaku korban, saya ucapkan banyak terima kasih atas pernyataan panglima TNI Pak Andika. Saya sambut baik dan ini sangat melegakan dan menyenangkan para korban," ucap Bedjo, melansir Cnnindonesia.com.
Bedjo juga berharap Andika bisa segera menginstruksikan kepada jajaran TNI di level bawah terkait kebijakan tersebut. Hal itu untuk memastikan para anak dan cucu dari orang-orang yang dituduh terafiliasi PKI tak lagi bermasalah untuk masuk TNI pada kemudian hari.
"Karena dulu itu kebijakan itu [keluarga terafiliasi PKI tak bisa masuk TNI] tak masuk akal. Dan sekarang ini jendral berpikir secara kenegarawanan. Saya harapkan mari kita berjuang bersama dengan para korban 65 yang ingin bangun negerinya," pungkasnya.
(wk/amel)
