Adapun rencana pembukaan kembali pariwisata dan penerbangan internasional itu diumumkan junta Myanmar di tengah krisis kemanusiaan imbas kudeta pada Februari 2021 lalu.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Senin, 04 April 2022 - 15:27 WIB
WowKeren - Kudeta yang telah dilakukan oleh junta militer Myanmar sejak Februari 2021 lalu, hingga saat ini diketahui belum juga berakhir. Sikap junta milter Myanmar yang kerap menculik para aktivis hingga tega melakuk serangan keras ke masyarakat yang menentangnya itu telah memicu banyak kecaman dari dunia.
Kini, junta militer mengisyaratkan untuk membuka Myanmar bagi pelaku perjalanan internasional, di tengah pelanggaran hak dan kekerasan meluas, termasuk penculikan dan pembunuhan oleh militer, serta kekurangan makanan dan pemadaman listrik secara teratur.
Rencana junta militer yang henda membuka perjalanan internasional ke Myanmar itu justru menimbulkan imbau bahkan desakan terhadap turis asing untuk tidak datang ke negara tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketua Misi Kemanusiaan Burma sekaligus Direktur Program Amal Backpack Medics Michael Isherwood.
"Saya tidak akan menyarankan siapa pun bepergian ke sana (Myanmar)," ujar Isherwood dalam keterangannya, dikutip pada Senin (4/4). "Jika Burma dibuka kembali untuk turis, itu terutama untuk menguntungkan junta yang menindas penduduk."
Sebagaimana diketahui, lebih dari setahun lamanya setelah merebut kekuasaan dan menggulingkan Aung San Suu Kyi, junta militer Myanmar kini diketahui telah mengumumkan rencananya untuk membuka kembali pariwisata dan melanjutkan penerbangan internasional pada 17 April 2022 mendatang.
Menanggapi rencana junta militer untuk membuka kembali pariwisata dan perjalanan internasional itu, Menteri Perencanaan, Keuangan, dan Investasi untuk Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar yang digulingkan, Tin Tun Naing mengatakan kepada The Straits Times bahwa hal tersebut bukan waktunya untuk jalan-jalan dan mendesak masyarakat, khususnya turis asing untuk tidak berkunjung.
Sebagai informasi, pada awal tahun 2020 lalu, Myanmar diketahui telah menutup perbatasannya, seperti yang dilakukan banyak negara lainnya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pada kala itu, pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi memerintahkan kebijakan tersebut, namun pada Februari 2021, kudeta militer dimulai, sehingga membuat kekuasaan tersebut diserahkan secara paksa.
Atas kudeta yang dilakukan oleh junta Myanmar memicu munculnya kelompok-kelompok perlawanan di negara tersebut hingga dilanda kekerasan, protes, dan keruntuhan ekonomi. Krisis kemanusiaan di Myanmar itu sendiri juga telah memperoleh perhatian dari PBB.
(wk/tiar)
