WowKeren - Seorang pejabat Korea Selatan yang kemungkinan akan mengawasi hubungan Korea Utara pada Kamis (14/4) mengatakan bahwa dia menentang larangan mengirim propaganda ke Korea Utara. Menandakan kemungkinan kembalinya balon-balon bermuatan selebaran yang pernah memicu kemarahan Korea Utara.

Dia adalah Kwon Young-se, yang dinominasikan untuk jabatan Menteri Unifikasi di pemerintahan konservatif baru. Kwon yakin larangan orang mengirim propaganda, yang diperkenalkan oleh pemerintah liberal saat mencoba meningkatkan hubungan dengan Korea Utara, merupakan pelanggaran hak untuk kebebasan berbicara.

"Saya pikir secara hukum mengatur kegiatan seperti itu secara konstitusional bermasalah," kata Kwon kepada wartawan melansir Todayonline.com.

Diketahui bahwa para pembelot dan aktivis Korea Utara yang berada di Korea Selatan selama beberapa dekade mengirim balon pembawa selebaran melayang melintasi perbatasan kedua negara yang dijaga ketat antara kedua Korea. Mereka juga mengirim makanan, obat-obatan, uang, radio mini, dan stik USB yang berisi berita dan drama Korea Selatan melalui balon dan botol plastik di perairan perbatasan.

Korea Utara, yang secara teknis masih berperang dengan Selatan setelah konflik 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata, sempat mengancam akan menyerang Korea Selatan lagi gara-gara balon tersebut di masa lalu.

Pemerintah diketahui melarang upaya propaganda pada tahun 2020 dengan mengatakan mereka membahayakan keselamatan penduduk di perbatasan. Para pembelot dan aktivis pun mengecam larangan itu sebagai bagian dari upaya untuk menutupi Utara dan membungkam kritik ketika pemerintah berusaha memperbaiki hubungan.

Presiden terpilih Yoon Suk-yeol, yang akan mulai menjabat pada 10 Mei mendatang, menominasikan Kwon untuk pekerjaan menangani kebijakan Korea Utara di Kementerian Unifikasi saat pemerintahan baru terbentuk. Kwon diharapkan akan mengambil sikap yang lebih keras dengan Korea Utara.

Kwon mengatakan dia mempertahankan posisi yang ditetapkan dalam komentar tahun 2021 di mana dia menyerukan penghapusan larangan itu dan menuduh pemerintah saat itu mengabaikan warga Korea Utara biasa.

"Pemerintah saat ini tampaknya hanya ingin meningkatkan hubungan dengan kepemimpinan Korea Utara, dan tidak tertarik untuk mengubah masyarakat Korea Utara," tulisnya saat itu.

Kwon, yang akan menghadapi sidang konfirmasi parlemen, mengatakan akan "sulit untuk menormalkan" hubungan antar-Korea pada saat Pyongyang terus mengembangkan program nuklirnya.

Pemerintahan Yoon mungkin terlihat "hardline" dan "hawkish" ketika berusaha membangun kemampuan militernya untuk mencegah ancaman Korea Utara dengan lebih baik. Tetapi dia akan bekerja untuk menciptakan momentum dialog guna meredakan ketegangan, kata Kwon.