WowKeren - Twitter pada Senin (25/4) mengumumkan bahwa mereka menerima tawaran Elon Musk untuk membeli perusahaan itu seharga Rp 44 miliar dolar AS. Ketika Musk bahagia karena pinangannya diterima oleh Twitter, di lain sisi ada kelompok hak asasi manusia justru memiliki kekhawatiran tersendiri.

Musk sebelumnya menggambarkan dirinya sebagai "absolut kebebasan berbicara" ketika mengkritik kebijakan Twitter untuk memoderasi konten di platform. Menurutnya, Twitter perlu menjadi forum asli untuk kebebasan berbicara.

Dalam sebuah pernyataan setelah mengamankan kesepakatan pada hari Senin, Musk menggambarkan kebebasan berbicara sebagai dasar dari demokrasi yang berfungsi. Deborah Brown, peneliti hak digital dan advokat di Human Rights Watch, khawatir jika ujaran kebencian akan meningkat. Dia mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan seperti Twitter memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang di seluruh dunia yang bergantung pada platform.

"Perubahan pada kebijakan, fitur, dan algoritme, besar dan kecil, dapat memiliki dampak yang tidak proporsional dan terkadang menghancurkan, termasuk kekerasan offline," kata Deborah. "Kebebasan berekspresi bukanlah hak mutlak, itulah sebabnya Twitter perlu berinvestasi dalam upaya untuk menjaga keamanan penggunanya yang paling rentan di platform."

Hal senada juga disampaikan oleh Anthony Romero, direktur eksekutif di American Civil Liberties Union. Kepada Reuters, dia mengingatkan potensi bahaya ketika banyak kekuasaan hanya berada di tangan satu individu.

"Sementara Elon Musk adalah anggota pembawa kartu ACLU dan salah satu pendukung kami yang paling signifikan," paparnya. "Ada banyak bahaya memiliki begitu banyak kekuasaan di tangan satu individu."

Kekhawatiran juga disampaikan oleh Amnesty International. Mereka prihatin dengan kemungkinan keputusan yang mungkin akan diambil Twitter setelah akuisisi itu. "Hal terakhir yang kami butuhkan adalah Twitter yang dengan sengaja menutup mata terhadap kekerasan dan ucapan kasar terhadap pengguna, terutama mereka yang paling terpengaruh secara tidak proporsional," kata Michael Kleinman, direktur teknologi dan hak asasi manusia di Amnesty International USA.