Tuntut Pemerintah Hentikan Revisi UU Cipta Kerja, 5 Juta Buruh Ancam Mogok Produksi
Rawpixel
Nasional

Para buruh menolak jika revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja terus dilanjutkan. Jutaan buruh pun terancam bakal mogok kerja massal jika tuntutan mereka itu tak digubris.

WowKeren - Ribuan buruh berkumpul dalam aksi May Day Fiesta hari ini, Sabtu (14/5). Para buruh berkumpul untuk menyuarakan tuntutan mereka. Salah satunya terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengancam bakal memobilisasi pemogokan massal lima juta buruh jika pemerintah tetap ngotot melanjutkan revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja. Selain mogok massal, Iqbal menyebut massa buruh juga akan menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik yang sudah ditentukan, terutama di kawasan-kawasan industri.

"5 juta buruh akan berhenti berproduksi di seluruh Indonesia bahkan berkumpul di titik-titik di tentukan di seluruh penjuru kota industri," kata Iqbal dalam aksi May Day Fiesta di depan kompleks parlemen, Sabtu (14/5).

Aksi unjuk rasa tersebut menurut Iqbal nantinya akan digelar selama tiga hari tiga malam. Bersamaan dengan penghentian produksi di pabrik-pabrik.



"Kami telah memutuskan 3 hari 3 malam akan dilakukan pemogokan umum, akan dilakukan aksi besar-besaran. Setop produksi bilamana Omnibus Law tetap dipaksakan untuk disahkan," bebernya.

Seperti diketahui, DPR baru saja mengesahkan revisi UU Pembentukan Perundang-undangan (RUU PPP) yang menjadi landasan penyusunan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Revisi UU tersebut berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan agar RUU PPP direvisi. Karena itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad saat menemui perwakilan massa buruh di DPR beberapa waktu lalu menyatakan tuntutan buruh terkait RUU PPP sudah terlambat.

Sufmi Dasco menyebut, RUU PPP saat ini tinggal disahkan di Paripurna DPR. Pasalnya RUU PPP tersebut telah disepakati mayoritas fraksi dan pemerintah di rapat pleno tingkat satu, Rabu (13/4).

"Ini teman-teman agak terlambat menyampaikan aspirasinya. RUU PPP itu sudah selesai. Kalau paripurna kan cuma pembacaan, sudah diputuskan dalam raker dengan pemerintah," pungkasnya.

Selain ancaman akan mogok kerja, dalam May Day Fiesta hari ini massa buruh membawa total 18 tuntutan antara lain. Di antaranya yaitu menghapus sistem outsourcing, menurunkan harga bahan pokok, dan menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(wk/amel)


You can share this post!


Related Posts