WowKeren - DPR RI disebut membatalkan tender pengadaan gorden, vitrase, dan blind untuk rumah dinas anggota DPR RI senilai Rp 43,5 miliar. Diketahui, PT Bertiga Mitra Solusi sebelumnya telah ditetapkan sebagai pemenang tender tersebut.

"Kami baru saja rapat, kesimpulannya BURT memutuskan untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan DPR Kalibata," jelas Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso dalam konferensi pers pada Selasa (17/5).

Menurut Sekjen DPR Indra Iskandar, gorden, vitrase, dan blind yang digunakan di rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan, saat ini adalah hasil proses pengadaan pada tahun 2010 silam. Indra mengaku banyak di antaranya dalam kondisi sudah lapuk dan rusak.

"Dengan demikian usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun, sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak," terang Indra dilansir CNN Indonesia

Indra mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah banyak anggota dewan yang mengajukan penggantian gorden, vitrase, dan blind sejak tahun 2020. Meski demikian, pihaknya masih belum bisa memenuhi permintaan tersebut karena belum ada alokasi anggarannya.

Di sisi lain, keputusan BURT DPR RI untuk tidak melanjutkan tender pengadaan gorden, vitrase, dan blind tersebut diapresiasi oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai hal yang selanjutnya perlu dilakukan adalah memastikan anggaran yang tadinya diperuntukkan pengadaan gorden tak dialihkan untuk proyek lain yang tak mendesak.

"Keputusan BURT dan Kesekjenan untuk tidak melanjutkan proyek gorden rumah dinas anggota DPR layak diapresiasi. Walau respons BURT terbilang lamban, keberanian untuk menghentikan proyek gorden tetap saja sesuatu yang layak diacungi jempol," ujar Lucius, Rabu (18/5). "Dengan dihentikannya proyek gorden tersebut langkah selanjutnya adalah memastikan anggaran yang semula diperuntukkan bagi pengadaan gorden itu tidak dialihkan untuk proyek-proyek lain yang sama enggak urgennya dengan gorden."

Menurutnya, ada sejumlah proyek DPR yang mengada-ada seperti pengaspalan jalan hingga pengecatan dome gedung DPR. Lucius menilai proyek tersebut harus dievaluasi karena anggaran pengadaannya terbilang fantastis.

"Jadi apresiasi kepada keputusan BURT yang telah menghentikan proyek gorden tak punya makna jika pada saat yang sama proyek-proyek lain yang intinya hanya memboroskan anggaran tak dievaluasi dan dihentikan oleh BURT," tukasnya.