Setelah 6 Tahun Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pupuk, KPK Kini Tahan Eks Dirjen Kementan
Nasional

KPK sendiri sebelumnya telah menetapkan eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanudin Ibrahim sebagai tersangka pada 9 Februari 2016 silam. Kini KPK pun menahannya.

WowKeren - Kasus korupsi yang menjerat pejabat pemerintahan di Indonesia hingga kini masih kerap terjadi. Seperti yang menimpa mantan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) periode 2010-2015, Hasanudin Ibrahim.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Hasanudin sebagai tersangka atas kasus korupsi pengadaan pupuk hayati pada 9 Februari 2016 silam. Setelah 6 tahun ditetapkan sebagai tersangka, kini KPK akhirnya menahan Hasanudin.

"Untuk kepentingan penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan oleh Tim Penyidik untuk 20 hari ke pertama terahadap tersangka HI," ujar Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam konferensi pers di KPK, Jumat (20/5).

Lebih lanjut, Karyoto menerangkan bahwa Hasanudin akan ditahan per 20 Mei hingga 8b Juni 2022 mendatang di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Hasanudin sendiri diduga menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi.



Akibat perbuatan Hasanudin, Karyoto mengungkapkan negara rugi hingga Rp10 miliar dari total nilai proyek Rp18 miliar. Selain Hasanudin, pada saat itu, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Ditjen Hortikultura Eko Mardianto dan pihak swasta Sutrisno.

Para tersangka itu dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. Karyoto menuturkan bahwa Eko dan Sutrisno saat ini telah berkekuatan hukum tetap.

Sebagai pengingat, kasus tersebut berawal dari pengadaan pupuk hayati yang akan diberikan kepada petani. Akan tetapi, di dalam proses tersebut, ada temuan penggelembungan atau markup harga, sehingga KPK pun melakukan penyelidikan dan penyidikan.

KPK sendiri menjerat Hasanudin dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan fasilitasi sarana budidaya mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di Ditjen Hortikultura Kementan Tahun Anggaran 2013. Kemudian KPK menaikkan status perkara tersebut ke tingkat penyidikan.

Kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk hayati di Dirjen Hortukultura Kementan tahun anggaran 2013 itu merupakan hasil dari kajian KPK yang merupakan integrasi dari pencegahan dan penindakan.

(wk/tiar)


You can share this post!


Related Posts