Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengungkap ancaman ajaran radikalisme di lingkungan kampus. Termasuk civitas academica yang jadi sasaran rentan radikalisme.
- Amelia Nur Fatimah
- Rabu, 25 Mei 2022 - 11:11 WIB
WowKeren - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali menyampaikan pernyataan tak terduga mengenai aktivitas radikalisme di Indonesia. Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, mahasiswa dan mahasiswi merupakan kelompok rentan ajaran radikalisme. Dia menuturkan pihaknya terus mengingatkan hadirnya paham yang tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia.
“Kami melihat kalangan kampus yang didominasi dari mahasiswa merupakan kelompok rentan yang perlu kita ingatkan. Tugas kami, BNPT, mengingatkan semua pihak membangun kesepahaman,” ujar Boy Rafli Amar saat ditemui di Universitas Bung Karno, pada Selasa (24/5) kemarin.
Boy juga mengklaim pihaknya mengantongi data dari sejumlah kampus dan civitas academica yang terpapar dalam radikalisme. Sayangnya, Boy enggan menjelaskan data yang ditampung oleh pihaknya. Latar belakang warga kampus yang dimaksud adalah mulai dari tenaga pendidik sampai para mahasiswa.
“Kampus-kampus tertentu, mohon maaf tidak kami sebutkan, yang jelas itu adalah komunikasi konstruktif kami,” ungkapnya.
Boy Rafli menyebut saat ini BNPT terus mengadakan kerja sama dengan beberapa kampus untuk mengatasi isu tersebut. Termasuk juga dengan berbagai upaya yang ditempuh untuk mencegah adanya paham-paham baru yang dianggap radikal.
Diketahui bahwa sebelumnya Boy juga pernah menyampaikan informasi kontoversial mengenai pondok pesantren yang terafiliasi dengan jaringan yang diduga teroris, yaitu Jamaah Anshorut Khalifah. Dia mengatakan jumlah pesantren yang diduga terafilisi dengan jaringan teroris tersebut mencapai jumlah ratusan di berbagai wilayah Tanah Air.
Pernyataan itu pun sukses menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak mendesak agar BNPT menjelaskan soal data pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan tersebut. Termasuk dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ingin keterbukaan soal bukti dan menyarankan langsung bertindak jika memang benar.
“Ya tentu kalau ada buktinya, silakan (BNPT) ambil tindakan. Jangan kemudian hanya mengeluarkan isu, lalu semua pondok pesantren seperti dicurigai semuanya,” kata Jusuf Kalla usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Hotel Bidakara Jakarta, pada Senin (31/1) 2022 lalu.
(wk/amel)
