Dunia

Banyak anak-anak di sana yang terjebak di tengah baku tembak tindakan keras militer Myanmar terhadap lawan. Mereka juga menjadi sasaran kejahatan perang.

• Zodiak Yanuarita
• Jumat, 17 Juni 2022 - 16:10 WIB

WowKeren - Seorang pakar hak asai manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan risiko generasi yang hilang dari anak-anak di Myanmar. Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar mendesak agar dunia segera mengambil langkah tegas untuk melindungi mereka. Kekerasan yang dilakukan oleh militer sejak mereka merebut kekuasaan pada Februari 2021 turut mengancam nyawa para korban yang tidak bersalah.

"Serangan tak henti-hentinya junta terhadap anak-anak menggarisbawahi kebobrokan," tegasnya. "Dan kesediaan para jenderal untuk menimbulkan penderitaan besar pada korban yang tidak bersalah dalam upayanya untuk menundukkan rakyat Myanmar."

Banyak anak-anak di sana yang terjebak di tengah baku tembak tindakan keras militer terhadap lawan. Mereka juga menjadi sasaran kejahatan perang. Sebagaimana diketahui, Myanmar terjerumus ke dalam krisis setelah para jenderal, yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing, menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan mengambil alih kekuasaan untuk diri mereka sendiri. Kudeta tersebut memicu terjadinya protes massa dan pemberontakan rakyat.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, hampir 2.000 orang tewas dibunuh oleh militer sejak kudeta berlangsung. Sedangkan lebih dari 11.000 orang ditahan. Menurut Andrews, militer telah membunuh sedikitnya 142 anak dan secara sewenang-wenang menahan lebih dari 1.400.

Bahkan sejumlah anak di bawah usia tiga tahun ikut disandera, dari total 61 anak. Menurut dokumentasi PBB, 142 anak mengalami penyiksaan sejak kudeta.

"Saya menerima informasi," kata Andrews. "Tentang anak-anak yang dipukuli, ditikam, disundut dengan rokok, dan menjadi sasaran eksekusi palsu, dan yang kuku dan giginya dicabut selama sesi interogasi yang panjang."

Kondisi ini menunjukkan respons masyarakat internasional terhadap kudeta telah gagal, menurut PBB. "Negara-negara harus segera mengambil tindakan terkoordinasi untuk mengatasi meningkatnya krisis politik, ekonomi dan kemanusiaan yang menempatkan anak-anak Myanmar pada risiko menjadi generasi yang hilang," tegasnya.

Sekitar 7,8 juta anak putus sekolah akibat kekerasan yang terus berlanjut di Myanmar, menurut perkiraan PBB. Runtuhnya sistem kesehatan masyarakat menyebabkan puluhan ribu anak kehilangan imunisasi rutin dan perawatan kesehatan penting lainnya.