Selain Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu di Indonesia, Jepang juga menyatakan mundur dari proyek serupa di Bangladesh. Lantas bagaimana nasib PLTU di Indonesia?
- Bertilia Puteri
- Kamis, 30 Juni 2022 - 11:24 WIB
WowKeren - Pemerintah Jepang menghentikan pendanaan atau pemberian pinjaman untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu. Langkah tersebut merupakan respons atas kritik internasional terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara yang dinilai sebagai sumber utama emisi gas rumah kaca.
Selain PLTU Indramayu di Indonesia, Jepang juga mundur dari proyek serupa di Bangladesh. Tiongkok dan Korea Selatan yang memberikan pendanaan luar negeri terbesar untuk pembangunan PLTU di Indonesia juga menyatakan akan menghentikan pembangunan PLTU di luar negeri.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai kondisi tersebut akan membuat proyek-proyek PLTU yang belum mencapai tahapan financial close atau jaminan perolehan pendanaan kesulitan untuk bisa melanjutkan proyek. "Pilihannya cari proyek sponsor baru dan cari pendanaan komersial di luar ketiga negara itu," papar Fabby kepada Kontan.co.id.
Namun langkah tersebut memiliki konsekuensi biaya proyek meningkat. Tingkat pengembalian investasi juga akan menjadi kurang menarik.
Sementara itu, warga Desa Mekarsari, Kabupaten Indramayu, justru menyambut baik keputusan pemerintah Jepang yang menghentikan pendanaan bagi PLTU Indramayu. Rodi selaku perwakilan warga yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap Indramayu (Jatayu) menjelaskan bahwa warga sudah tidak sepakat dengan pembangunan PLTU tersebut sejak tahun 2015.
"Saya mewakili warga Desa Mekarsari mengucapkan terima kasih yang sangat tulus kepada seluruh jaringan di nasional dan dunia atas kerjasamanya mewujudkan cita-cita kami sehingga terkabul," jelas Rody dalam keterangan tertulisnya. "Perjuangan Kita tidak sia-sia. Apa yang selalu kami doakan dan perjuangkan baik di kota dan kampung akhirnya mendapatkan kebagjaan yang luar biasa Ini adalah berkah dari Allah SWT."
Sedangkan analis energi keuangan dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Elrika Hamdi menilai hal tersebut menunjukkan tren positif ke depan. Yakni pendanaan dan pembangunan PLTU untuk batu bara akan semakin menurun hingga akhirnya tak ada lagi.
"Kalau ketiga negara itu tidak mau lagi mendanai pembangunan PLTU, maka pilihannya siapa? Eropa dan AS jelas sudah tidak mau. Ekuiti internal PLN? Sangat terbatas, apalagi cash flow-nya sedang bermasalah saat ini," tutur Elrika dilansir BBC. "APBN? Tidak akan sanggup, apalagi sekarang terjepit akibat Covid, ancaman inflasi dan lainnya. Pendanaan lokal? Biayanya akan jauh lebih mahal."
Menurutnya, saat ini sedang terjadi pemensiunan dini PLTU bertahap secara global. Meski begitu, industri batu bara dinilai masih akan terus berjalan setidaknya hingga 20 tahun ke depan.
"PLTU batu bara masih ada dan butuh suplai, tapi terjadi akselerasi percepatan penutupan PLTU di banyak negara," tukasnya.
(wk/Bert)
