WowKeren - Komika Mamat Alkatiri menjadi salah satu pihak yang memprotes postingan Deddy Corbuzier. Mamat mempertanyakan sikap Deddy yang mengkritik para pendemo di rapat membahas revisi UU TNI.

"Kesel, bahkan sudah punya niat jika bertemu dalam kerjaan atau apa pun, saya ingin menyampaikan nasihat secara pribadi sebagai seorang teman atau apa pun yang dianggapnya," ujar sahabat Arie Kriting itu. Tak hanya itu Mamat juga membahas soal rapat yang digelar tertutup. Ia tak mau rakyat disalahkan karena terkesan tak mengawal soal RUU TNI.

"Kalau mau dikritik secara terbuka dan tidak menerobos ruangan, ya rapat kalian juga jangan tertutup melulu. Nanti ujung-ujungnya sah, terus rakyat lagi yang salah karena dibilang nggak ngawal dan nggak memberi masukan," seru Mamat.

Sebelumnya, Deddy sebagai staf khusus Menhan mengunggah video perihal pendemo RUU TNI. Ia memberikan kritikan terhadap pihak yang datang mendemo rapat pembahasan revisi UU TNI.

"Kemarin, Rapat Panja revisi Rancangan Undang-Undang TNI yang merupakan amanat konstitusi, diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal," kata Deddy. "Dengan cara berteriak-teriak, dan berusaha menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindakan anarkis."

Deddy tegaskan jika rapat yang digelar tersebut merupakan agenda resmi. Selain itu, rapat tersebut juga tidak membahas DwiFungsi TNI seperti yang dikhawatirkan sebagian orang.

"Rapat kemarin itu resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas Dwifungsi TNI. Rapat kemarin juga dihadiri seluruh fraksi DPR lengkap, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah suara rakyat," tegasnya. "Kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari mana pun. Namun, yang terjadi kemarin bukan lah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun. Tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum, yang mengancam sebuah proses demokrasi."

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto tegaskan jika rapat revisi UU itu tidak merujuk pada kepentingan golongan. Menurutnya, tujuan revisi tersebut hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Buat golongan tertentu kah? Buat diri saya kah? Ini saya pastikan untuk Merah Putih," tegasnya. "Yang traumatis, pasti kontra. Tapi kalau kami melihat ke depan, dugaan saya ini (RUU TNI) oke."

"Please, sesama anak bangsa tidak saling menjelekkan. Kalau orang kayak saya, pasti niatannya baik," lanjut Ketua Panja RUU TNI Komisi I DPR itu.

Akan tetapi, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berpandangan lain. Pihak terkait menolak pembahasan RUU TNI yang digulirkan DPR dan pemerintah dan berharap rapat dihentikan.

"Secara substansi, RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia," kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya, Sabtu, 15 Maret 2025.

Kekhawatiran lainnya yakni, revisi UU TNI dinilai berpotensi melemahkan profesionalisme militer. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, ada potensi pengembalian dwifungsi TNI akibat perluasan tentara aktif menjabat di jabatan sipil.