Deddy bahkan menyebut reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai peradaban yang dibangun atas azas kemaksiatan.
- Tim WowKeren
- Senin, 23 Mei 2016 - 10:10 WIB
WowKeren - Reklamasi Pantai Utara Jakarta rupanya menuai dampak negatif bagi daerah lain. Saat menjadi narasumber dalam diskusi bersama WALHI Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengungkap dampak negatif tersebut sambil meneteskan air mata.
Menurut Deddy, reklamasi tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah, terutama di Jawa Barat dan daerah lainnya. Sebagian besar meterial yang digunakan untuk membangun pulau buatan di Jakarta Utara memang berasal dari daerah Bogor Barat.
Pembangunan pulau buatan itu telah mengeksploitasi 80 persen batu, pasir dan material lainnya. Tentu saja hal itu membuat kondisi jalan di daerah Bogor Barat menjadi hancur. Bahkan pungutan liar (pungli) di sana bisa mencapai Rp 240 juta sehari untuk delapan pihak.
"Ini daerah tak bertuan. Seolah-olah tidak ada penegak hukum," ujar Deddy. "Satu tahun itu Rp 80,4 miliar punglinya, hanya untuk membangun 17 pulau reklamasi Jakarta Utara. Jadi sebuah peradaban yang dibangun atas dasar kemaksiatan menurut saya itu."
Deddy pun meminta agar tidak membangun segala sesuatu yang bisa mengorbankan kepentingan rakyat. Apalagi sampai memindahkan bencana ke daerah lainnya.
"Janganlah membangun Jakarta dengan cara memindahkan bencana ke daerah lain," imbuh Deddy sambil meneteskan air mata. "Janganlah membangun Jakarta dengan cara memindahkan kemiskinan ke daerah lain. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan jangan memindahkan bencana dan kemiskinan dari tempat yang satu ke tempat lainnya."
Kondisi ini membuat Deddy semakin berkomitmen melawan kerusakan lingkungan di Jawa Barat. Bahkan ketika ia tidak terpilih lagi nanti, Deddy akan tetap mengabdi pada lingkungan.
"Walaupun saya tahu tidak akan menang. Walaupun saya tahu jauh dari menang tapi akan melawan terus sampai mati," lanjut Deddy. "Siapa tahu saya mati dalam keadaan melawan."
Sebagai informasi, reklamasi Pantai Utara Jakarta memang menuai banyak perdebatan dari berbagai kalangan. Tak hanya soal dampak lingkungan, perizinannya pun sampai saat ini masih menuai polemik.
(wk/)