Resmi Ditahan KPK, Golkar Tarik Setya Novanto dari DPR RI
Nasional

Kekosongan kursi ketua DPR RI membuat fraksi Golkar mendapat desakan untuk segera mencari pengganti Setya Novanto.

WowKeren - Tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto, akan dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPR RI melalui rapat pleno DPP Golkar, Selasa (21/11). Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menyampaikan pencopotan jabatan ketua DPR tersebut berkaitan dengan terseretnya Setya dalam kasus korupsi.

"Hari ini pasti kita putuskan untuk menarik Setya Novanto dari jabatan ketua DPR," ucap Nurdin di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11). "Karena jabatan ketua DPR ini jabatan politis yang sangat strategis, berkaitan dengan budgeting, pengawasan dan legislasi."

Selain keputusan menarik Setya dari kursi DPR, rapat pleno tersebut juga akan menentukan siapa calon yang akan menggantikan jabatan ketua DPR RI. Namun, Nurdin enggan menyebutkan nama-nama yang menjadi cikal bakal ketua DPR RI. Kendati demikian, Nurdin mengatakan sudah terdapat antrean panjang kader yang akan dipilih untuk menggantikan Setya.

"Nanti kita bicarakan (calon ketua DPR RI)," lanjut Nurdin. "Di Golkar banyak kader potensial, di DPR dan luar DPR. Karena di Golkar antrean panjang, begitu banyaknya kader."

Mengenai masalah hukum yang menimpa Setya, Nurdin tak berbicara banyak. Nurdin hanya menegaskan bahwa dirinya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Nurdin juga berharap supaya sidang pleno nanti dapat berjalan lancar terkait penarikan Setya dari ketua DPR RI.

"Kita juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah tetapi asas praduga tak bersalah itu tak boleh menyandera dari kepentingan yang lebih besar," tegas Nurdin. "Mudah-mudahan teman-teman ini menyetujui untuk menarik Setya Novanto dari ketua DPR."

Secara terpisah, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR turut mendesak agar pihak DPR dapat secepatnya mengisi kekosongan ketua DPR. Pasalnya, ada tugas-tugas ketua DPR yang tak bisa diwakilkan oleh pimpinan lain.

"Saya sudah jelaskan tadi bahwa ini inisiatif Mahkamah Kehormatan Dewan untuk melakukan penyikapan terhadap penahanan Setya Novanto yang dilakukan oleh KPK," jelas Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11). "Posisi ketua DPR itu tidak bisa dibiarkan kosong karena ada tugas-tugas yang tidak bisa diwakilkan oleh pimpinan yang lain."

Tak tinggal diam, MKD DPR turut mengundang seluruh pimpinan fraksi DPR untuk membicarakan perihal kekosongan kursi ketua DPR pada Selasa (21/11). Menurut Sarifuddin, MKD DPR telah menyediakan beberapa opsi yang bisa dijalankan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Salah satunya adalah memberi kesempatan pada pihak fraksi Golkar untuk mengusulkan pengganti Setya sebagai ketua DPR RI. Namun, tidak menutup kemungkinan fraksi lain untuk merekomendasikan nama pengganti ketua DPR RI.

"Dan ini ada ruang yang bisa, ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan di Mahkamah Kehormatan Dewan ini sesuai dengan pasal 87 Undang-undang MD3 dan juga di pasal 37 tentang Tata Tertib," ujar Sarifuddin. "Salah satunya diusulkan oleh fraksinya (Golkar) untuk dilakukan pergantian."

Seperti diketahui, Setya secara resmi menjadi tahanan KPK sejak Senin (20/11) lalu. Selama 20 hari pertama, Setya akan mendekam di rumah tahanan KPK dan menjalani proses pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan e-KTP. Dengan demikian, kursi ketua DPR RI yang sebelumnya dijabat oleh Setya kini mengalami kekosongan untuk sementara waktu.

Loading...

You can share this post!

Related Posts