Tak Terima Jabatannya Dicopot, Setya Novanto Layangkan Surat ke DPR RI dan Golkar
Nasional

Begini surat yang dilayangkan Setya Novanto untuk DPR RI dan DPP Golkar terkait pencopotan jabatannya sebagai ketua.

WowKeren - Mengetahui dirinya akan dicopot dari posisi Ketua DPR RI dan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto mengupayakan perlawanan. Dari balik jeruji, tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP ini melayangkan dua surat tertuju untuk DPR dan Golkar.

Surat yang dikirimkan Setya berisi mengenai permohonan untuk tidak mencopot jabatannya. Surat yang dilayangkan untuk pimpinan DPR serta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar itu ditulis sendiri dan ditandatangani di atas materai oleh Setya.


Untuk surat yang ditujukan kepada DPR, Setya secara tertulis memohon agar tak mencopot jabatannya sebagai ketua. Setya juga meminta agar statusnya sebagai wakil rakyat tidak dinonaktifkan. Melalui surat itu pula, Setya meminta kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tak bersalah dalam kasus korupsi e-KTP kepada para pimpinan DPR .

"Saya mohon pimpinan DPR RI lainnya dapat memberikan kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya," tulis Setya pada Selasa (21/11). "Dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat..., sidang MKD terhadap kemungkinan men-nonaktifkan saya baik selaku ketua DPR RI maupun selaku anggota dewan."

Sementara untuk surat kedua, Setya mengirimkan secara khusus untuk DPP Partai Golkar. Dalam surat itu, Setya memberitahu dan menegaskan bahwa dirinya masih menjadi Ketua Umum Golkar.

Walaupun Setya kini sedang mendekam di rumah tahanan (rutan) KPK, melalui surat itu ia menunjuk beberapa kader Golkar untuk menggantikan posisinya sementara. Kader yang ditunjuk ialah Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum Golkar, Yahya Zaini dan Azis Syamsudin sebagai Plt Sekretaris Jenderal.

"Bersama ini disampaikan tidak ada...pemberhentian sementara/pergantian terhadap saya selaku Ketua Umum Partai Golkar," tulis Setya. "Dan untuk sementara saya tunjuk plt Ketua Umum Idrus Marham. Plt sekjen Yahya Zaini, Azis Syamsudin."

Surat untuk Golkar itu kemudian dibacakan dalam rapat pleno yang diadakan di Kantor DPP Golkar, Selasa (21/11) malam. Usai mendapatkan surat itu, akhirnya Golkar mengikuti permintaan Setya dan menunjuk kader untuk menggantikan posisi sementara. Kendati demikian, Golkar akan menanti keputusan praperadilan Setya.

Jika Setya menang praperadilan, maka Plt akan berakhir. Akan tetapi, jika Setya kalah, maka ia akan diminta untuk mengundurkan diri sebagai Ketua Umum. Hal itu turut berlaku untuk jabatan Setya sebagai Ketua DPR.

Saat ini, Setya masih menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP. Sesuai dengan surat penahanan KPK, selama 20 hari sejak tanggal 17 November 2017, Setya akan mendekam di rutan KPK.

You can share this post!

Related Posts