WowKeren - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam negara-negara yang akan memberikan voting dukungan terhadap resolusi PBB mengenai status Yerusalem. Ancaman yang akan dijatuhkan Trump tersebut berupa pengurangan dana bantuan kepada negara-negara yang menentang keputusannya.

Melalui konferensi pers di Gedung Putih, Rabu (20/12) waktu setempat, Trump turut mengatakan bahwa dirinya terus memantau hasil voting yang diadakan dalam Majelis Umum PBB. Ancaman itu diajukan Trump usai Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, memperingatkan akan mencatat 180 dari 193 negara anggota yang tetap mendukung resolusi terkait Yerusalem pada forum Dewan Keamanan PBB sebelumnya.

"Mereka telah membuang ratusan juta hingga miliaran dolar jika mereka memilih untuk menentang kami. Kami akan memantau voting tersebut," ujar Trump dilansir Reuters, Kamis (21/12). "Biarkan mereka memberi voting untuk melawan kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli."

Majelis Umum PBB rencananya akan menggelar pertemuan darurat yang diadakan secara khusus pada Kamis (21/12) waktu setempat. Pertemuan itu dilakukan atas permintaan negara-negara Arab dan Muslim yang mengecam keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Negara-negara tersebut memperingatkan Trump agar mengembalikan kebijakan AS yang berlaku selama beberapa dekade ini terkait status Yerusalem. Dalam agenda pertemuan Majelis Umum PBB nantinya, negara-negara anggota akan mengajukan voting terhadap resolusi PBB terkait status Yerusalem.

Pada pertemuan tersebut, Trump akan kembali mengutus Haley untuk memantau hasil voting. Nantinya hasil voting tersebut akan menentukan penjatuhan ancaman Trump terhadap negara-negara yang menentang.

"Presiden (Trump) akan memantau voting ini dengan hati-hati dan meminta saya melaporkan negara-negara yang memberikan suara untuk menentang kami," tulis Haley melalui surat pernyataan, dilansir pada Kamis (21/12). "Kami akan mencatat setiap hasil voting terkait masalah ini."

Seperti diketahui, forum DK PBB telah digelar pada Senin (18/12) untuk membahas rancangan resolusi terkait pengembalian status Yerusalem. Pada forum tersebut, dari 15 negara anggota DK PBB, 14 di antaranya mendukung resolusi pembatalan pengakuan AS terkait status Yerusalem.

Akan tetapi, negara adidaya itu tak terima atas kekompakan anggota DK PBB tersebut. AS menilai dukungan itu sebagai sikap yang memalukan dan sebuah penghinaan terhadap negaranya. Sehingga kemudian AS menjatuhkan veto rancangan resolusi penolakan pengakuan status Yerusalem sebagai ibukota Israel.