WowKeren - Penindasan Muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia, khususnya para tokoh pemuka agama. Kasus yang melibatkan jutaan warga Muslim Uighur di Xinjiang diduga memiliki unsur pelanggaran HAM.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana akan menyurati Perserikatan Bangsa-Banga (PBB) terkait aksi pelanggaran HAM tersebut. Hal ini harus dilakukan sesegera mungkin karena menyangkut nasib etnis Muslim Uighur. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, KH Noor Ahmad.

“Terdapat kemungkinan dan sudah terpikirkan,” kata KH Noor Ahmad di Kantor MUI Jakarta pada Rabu (26/12). “Kami secara resmi akan mengirim surat, selain ke pemerintah juga ke OKI, Rabithah Alam Islami, dan PBB. Tinggal pelaksanaan saja.”

Hal ini merupakan bentuk keprihatinan bangsa Indonesia terhadap Muslim Uighur. Bahkan belum lama ini, sejumlah gabungan ormas dan masyarakat juga sempat menggelar aksi bela etnis Uighur di depan kantor Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta.

Hingga kemudian duta besar Tiongkok Xiao Qian menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Senin (24/12). Adapun maksud kedatangannya adalah untuk memberi penjelasan terkait apa yang terjadi di Xinjiang.

Pemerintah Tiongkok membantah adanya pelangaran HAM di Xinjiang. Namun, pihak MUI dan juga ormas Islam tidak sepakat akan hal itu. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, mereka yakin akan adanya pendekatan represif terhadap Muslim Uighur.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya camp-camp yang dibentuk pemerintah Tiongkok untuk mengedukasi ulang etnis Uighur. Adapun alasan pemerintah Tiongkok melakukan hal ini adalah karena menilai Muslim Uighur memiliki indikasi untuk memisahkan diri dari pemerintah Beijing.

Jika memang demikian masalahnya, tentu Indonesia tidak bisa ikut campur tangan karena hal itu menyangkut masalah politik domestik. Untuk itu, Indonesia meminta pemerintah Tiongkok untuk lebih memperhatikan nasib etnis tersebut.

Dalam kunjugan dubes Tiongkok ke kantor PBNU, Ketua Umum PBNU juga sempat memberikan alternatif damai. Ia menyarankan pemerintah Tiongkok untuk memperlakukan muslim Uighur secara lebih manusiawi.

Sebab menurutnya, jika pemerintah terus melancarkan kekerasan justru akan membuat Muslim Uighur semakin berontak. Hal itu bukannya menyelesaikan, tapi hanya akan memperkeruh masalah.