Heboh Kabar Bohong Soal Surat Suara Tercoblos, Ini Transkip Rekaman Hoaks yang Beredar di Medsos
Nasional

Warganet digemparkan oleh rekaman suara seorang pria yang mengaku ada 7 kontainer berisi surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok.

WowKeren - Kasus hoaks surat suara yang sudah dicoblos sempat menggegerkan publik. Kabar ditemukannya 7 kontainer berisi surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok langsung dikonfirmasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai kabar bohong.

Kabar tersebut beredar lewat sebuah rekaman suara seorang pria berdurasi 33 detik di WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, sang pria memberi info telah menemukan 70 juta surat suara yang sudah tercoblos pada gambar Joko Widodo-Ma-aruf Amin. Ini adalah transkrip rekaman suara pria tersebut.


"Sekarang ini ada 7 kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, marinir udah turun, dibuka satu isinya kartu suara yang sudah dicoblos nomor satu, Jokowi itu mungkin dari China," ujar suara tersebut. "Total katanya itu kalau 1 kontainer itu 10 juta berarti kalau ada 7 kontainer 70 juta suara udah dicoblos nomor satu."

Pria itu menyebut ketujuh kontainer telah disita oleh TNI AL. Dalam rekamannya, pemilik suara itu juga meminta pemberitahuan kepada pihak Gerindra Pusat dan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Tolong sampaikan akses ke bapake atau ke Gerindra Pusat untuk segera kesana ini ta' kirimin nomor telefon orangku yang disana untuk membimbing ke kontainer itu, ya," lanjut pria tersebut. "Atau sukur akses Djoko Santoso pasti marah kalau beliau, langsung ngecek sana ya."

Menanggapi beredarnya kabar hoaks tersebut, ketua KPU, Arief Budiman, menyatakan bahwa pihaknya selalu bertanggung jawab dengan segala permasalahan menyangkut Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Banyak isu miring soal Pemilu 2019 yang dijawab KPU dengan data-data yang ada.

"Setiap permasalahan KPU harus mampu dipertanggungjawabkan," ujar Arief di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1). "Sehingga berita bohong kami jawab dengan data."

Meski demikian, melihat penyebaran kabar hoaks yang meresahkan masyarakat tersebut, KPU didampingi Bawaslu RI segera melapor ke Bareskrim Polri. Tindakan ini dilakukan agar tidak memberikan pengaruh buruk bagi Pemilu 2019 mendatang.

Arief juga meminta kepada masyarakat untuk segera melapor pada KPU apabila mendapat kabar terkait kecurangan Pemilu yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Namun ia menghimbau untuk tidak menyebarkan info tersebut ke media sosial terlebih dahulu. "Kalau mengingatkan KPU jangan lewat medsos tapi terbuka," tutur Arief.

Meski demikian, Arief juga mengetahui kabar bohong tersebut dari media sosial. Kabar semacam itu memang cepat tersebar di kalangan warganet apabila sudah masuk ke media sosial.

"Dari media sosial, di Twitter saya lihat, di WA saya terima juga," jelas Arief. "Saya lupa yang mana. Tapi dari medsos."

You can share this post!

Related Posts