Mahfud MD Ungkap Satu-Satunya Cara Untuk Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir
Nasional

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menjelaskan satu-satunya cara untuk membebaskan Ba'asyir dalam program 'Indonesia Lawyers Club'.

WowKeren - Wacana pembebasan terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir, hingga kini masih menjadi perdebatan. Hingga kini, Ba'asyir masih ditahan di Lapas Gunung Sidur, Bogor.

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, pun menjelaskan satu-satunya cara untuk membebaskan Ba'asyir dalam program "Indonesia Lawyers Club" edisi Selasa (29/1). Menurut Mahfud, demi penegakan hukum, Ba'asyir hanya bisa dikeluarkan lewat pembebasan bersyarat.


"Satu-satunya jalan, demi hukum, kalau diluar aturan hukum okelah dibebaskan saja, sudah tua sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi demi hukum satu-satunya jalan dia dibebaskan bersyarat," tegas Mahfud. "Kalau mau diterobos satu-satunya jalan, keluarkan Perpu demi ABB (Abu Bakar Ba'asyir), yang membatalkan isi UU pasal 14 ayat 1, baru bisa keluar, tanpa itu enggak bisa."

Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa terpidana kasus terorisme tidak dapat diberi remisi.

"PP 99 itu melarang memberi remisi terpidana karena terorisme, narkoba, korupsi, dan kejahatan kemanusiaan," terang Mahfud. "Enggak ada jalan remisi, enggak bisa. Satu satunya jalan adalah pembebasan bersyarat yang syarat-syaratnya itu harus dipenuhi."

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Ba'asyir mendapatkan bebas murni dari Presiden Joko Widodo. Mahfud menjelaskan bahwa dalam putusan MK pada 2013 sudah ditegaskan bahwa bebas murni ditiadakan. Sehingga yang saat ini terdapat dalam hukum Indonesia adalah bebas bersyarat dan bebas biasa.

Vonis Ba'asyir sebenarnya dijatuhkan sebelum putusan tersebut diresmikan, yaitu pada 2010. Namun bukan berarti pembebasan murni yang tidak diberikan pada Ba'asyir melanggar asas non-retroaktif yang melarang keberlakuan surut dari suatu aturan hukum.

"Makanya kemudian muncul asas legalitas, tidak ada seorang dituntut pidana kecuali ada aturan yang menuntut terlebih dahulu untuk pidana," jelas Mahfud. "Jadi tidak ada asas retroaktif pidana. ABB sudah dapat asas non retro karena 1999 dia telah dapat remisi."

Ba'asyir sendiri belum mau memenuhi kebutuhan dalam pembebasan bersyarat, yaitu meneken surat setia pada NKRI. Menurut Mahfud, meski Ba'asyir sudah seharusnya mendapat hak bebas bersyarat, ia tetap tidak akan bebas apabila tak mau memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

"Dalam PP 99 itu pembebasan bersyarat mulai dari menempuh hukuman dua per tiga tahun sejak masa penahanan, pembinaan deradikalisasi, penilain masyarakat, kalau tidak (dipenuhi), tidak bisa," jelas Mahfud. "Kita sekarang hanya ribut dia tidak tanda tangan kesetiaan pada NKRI, tapi proses-proses sebelumnya tidak ditempuh."

You can share this post!

Related Posts
Loading...