Gerindra menyoroti koalisi kubu Jokowi yang dinilai dibentuk atas dasar kesepakatan pembagian kursi di kementerian.
- Wahyu
- Rabu, 30 Januari 2019 - 14:34 WIB
WowKeren - Pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tentang harapannya mendapatkan sepuluh kursi di kementerian menuai reaksi dari sejumlah pihak. Partai Gerindra yang merupakan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ikut buka suara menanggapi permintaan tersebut.
Anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade mengatakan bahwa koalisi pendukung Joko Widodo alias Jokowi dibangun atas kesepakatan pembagian kursi di kementerian. Hal itu ia sampaikan lantaran Cak Imin dengan mudahnya meminta jatah sepuluh kursi menteri.
"Ini kan menunjukkan koalisi di sebelah dibangun dengan kesepakatan bagi-bagi kursi," kata Andre di Media Center Prabowo-Sandiaga, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (29/1). "Kalau pernyataan Cak Imin itu, patut diduga dari awal koalisi dibangun dari bagi-bagi kursi, sehingga Cak Imin dengan gampang menyatakan 'doakan saja dapat 10 kursi'."
Hal ini menurut Andre, sangat berbeda jauh dengan koalisi di kubu Prabowo-Sandiaga. Andre mengklaim bahwa koalisi Indonesia Adil Makmur dibentuk atas dasar semangat untuk memperbaiki Indonesia.
"Berbeda dengan koalisi kami," lanjut Andre. "Dengan persamaan platform, dengan semangat yang sama, ingin memperbaiki Indonesia yang terpuruk di zaman Pak Jokowi."
Andre menambahkan bahwa hingga saat ini, kubu Prabowo bahkan belum membicarakan pembagian kursi menteri jika sudah terpilih nanti. Sebab, hal itu menjadi hak prerogratif presiden. Namun yang jelas, Andre menegaskan bahwa menteri yang dipilih adalah yang benar-benar memiliki komitmen untuk bangsa dan negara.
"Kami belum bicara bagi-bagi kursi. Kita belum tahu karena semua hak prerogatif presiden untuk memilih yang terbaik, apa pun suku dan agamanya, apa pun parpolnya," jelas Andre. "Yang jelas, menteri dipilih memiliki komitmen baik untuk bangsa dan negara."
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menegaskan bahwa koalisi kubu Jokowi tidak dibentuk atas dasar transaksi. Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua TKN Arsul Sani.
"Yang jelas sepengetahuan saya," kata Arsul dilansir detikcom pada Rabu (30/1). "Pada umumnya partai-partai koalisi Indonesia Kerja ketika sepakat mengusung Pak Jokowi tidak didasarkan pada sifat transaksional berupa alokasi kementerian untuk masing-masing partai tersebut."
(wk/wahy)
