WowKeren - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan menerima laporan video mengenai lima belas orang camat di Makassar yang mendukung Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin. Lima belas orang tersebut rencananya akan menjalani pemeriksaan.

"Saat ini kami sedang melakukan registrasi, ada 15 pihak yang kami undang, (tapi) tidak secara bersamaan, (melainkan) berangsur-angsur," kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, Jumat (22/2). "Karena tim klarifikasi kami tentunya terbatas."

Cawapres 02 Sandiaga Uno menyesalkan beredarnya video tersebut. Sebab, para aparatur sipil negara (ASN) seharusnya mampu mengayomi masyarakat, bukan malah berpihak pada salah satu Paslon.

"Mereka di gaji siapa? Mereka bekerja untuk siapa?" kata Sandiaga di Makassar, Minggu (24/2). "Mereka harusnya mengayomi bukan sebaliknya berpihak kepada salah satu Capres-Cawapres."

Para ASN seharusnya bisa menunjukkan netralitas dalam menghadapi Pemilu. Sebab, jika salah satu ASN terlihat mendukung Paslon tertentu maka hal itu dikhawatirkan akan memicu perpecahan di masyarakat.

"Mereka para camat itu seharusnya netral," tegas Sandiaga. "(Ini) Menjadi pertunjukan di seluruh negeri bahwa rasa keadilan kita yang mestinya hadir ini tercerai."

Aksi dukungan ASN terhadap salah satu Paslon bisa mencederai penyelenggaraan demokrasi yang adil dan damai. Ia meminta agar para relawan terus ikut mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab jika tidak, ia khawatir akan terjadi kecurangan yang besar.

"Mencederai tentunya semua aspek berdemokrasi," tutur Sandiaga. "Saya minta para relawan mengawal ini dan jangan sampai ini menjadi yang akhirnya sebuah kecurangan yang sangat masif. Para relawan adalah ujung tombak dan mereka bisa mengawal ini."

Alumnus SMA Pangudi Luhur tersebut mengatakan bahwa dukungan ASN untuk Paslon tertentu secara terang-terangan baru terjadi pertama kali ini. Ia mengingatkan kembali para ASN untuk menjunjung tinggi netralitas. "Ini belum pernah terjadi sebelumnya secara masih seperti ini dan kita harapkan keadilan bisa ditegakkan dan netralitas ASN itu."

Sandiaga tidak ingin kecurangan semacam itu menjadi tontonan bagi seluruh masyarakat nusantara. "Mari kita kawal dan jangan menjadikan kecurangan ini berlangsung dipertontonkan oleh seluruh bangsa," pungkasnya.