Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKB mengaku mendapatkan laporan negatif dari para lurah soal pemerintahan Anies Baswedan.
- Silmi Amalia Fidareni
- Jumat, 01 Maret 2019 - 09:15 WIB
WowKeren - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuai sorotan usai memutuskan untuk merombak besar-besaran susunan pejabatnya. Anies diketahui memutuskan untuk merombak sebanyak 1.125 pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Jumlah tersebut ternyata merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Jakarta.
Akibat perombakan yang besar dan dinilai mendadak ini, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menduga ada dendam politik di baliknya. Apalagi para pejabat di lingkungan DKI ini sudah lama meniti karier.
"Lurah telah meniti karier menjadi birokrat dari bawah. Jangan diturunkan karena masalah atau dendam politik. Dia kan birokrat, dia dari bawah sampai ke atas meniti karier. Dari lurah jadi sekkel kan enggak betul," jelas pria yang juga bersahabat dekat dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini. "Jangan ada dendam politiklah, pilkada sudah selesai."
Di sisi lain, muncul isu baru adanya tarif yang dikenakan untuk menduduki suatu jabatan di masa pemerintahan Anies. Bukan hanya lurah, kabarnya, tarif juga dikenakan untuk menjabat sebagai camat. "Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah (soal tarif)," ujar Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas, seperti dilansir TribunNews pada Jumat (1/3).
Mendapatkan keluhan tersebut, Fraksi PKB menyebut akan segera menemui Anies untuk mendapatkan klarifikasi. "Kami akan bicara nanti dengan Pak Gubernur, memberikan masukan-masukan. Jangan Pak Gubernur niatnya baik, di bawahnya enggak baik," sambung Ilyas.
Sementara itu, protes soal isu jual beli jabatan ini tak diterima oleh Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Namun, ia tak menampik adanya praktik tersebut.
"Dengan jumlah yang begitu banyak, 1.125 orang (yang dirombak), kalau ada isu jual beli jabatan, bisa masuk akal. Isu jual beli jabatan bisa saja karena jumlahnya terlalu banyak," jelas Gembong. "Faktanya kan yang kita lihat, kondisi yang sebenarnya seperti yang kita saksikan, 1.125 orang itu. Kemudian bahwa itu seleksinya bertahap, bisa iya bisa tidak. Kenapa? Karena banyak juga mereka yang dilantik itu enggak tahu posisinya."
(wk/silm)
