Golkar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir kadernya yang melakukan tindak korupsi.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 29 Maret 2019 - 10:42 WIB
WowKeren - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka kasus suap distribusi pupuk yang melibatkan BUMN PT Pupuk Indonesia. Diketahui, Bowo merupakan Fraksi Golkar di Komisi VI DPR.
"Meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan lewat keterangan pers, Kamis (28/3). "Dengan tiga orang tersangka, BSP, anggota DPR 2014-2019, IND dan ASW swasta."
Sektretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan keterlibatan kadernya dalam kasus suap. Ia menegaskan bahwa kasus yang menimpa Bowo sama sekali tidak berkaitan dengan partai.
"Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan menyayangkan atas peristiwa yang dihadapi saudara Bowo Sidik Pangarso," kata Lodewijk di Kantor DPP Golkar, Kamis (28/3). "Kasus yang dihadapi yang bersangkutan sama sekali tidak ada kaitannya partai."
Menyikapi hal ini, pihak Partai Golkar segera mengambil keputusan. Berdasarkan AD/ART yang berlaku, Bowo akhirnya diberhentikan dari kepengurusan DPP Golkar.
"Untuk memberhentikan Saudara Bowo Sidik Pangarso sebagai Pengurus DPP Partai Golkar," lanjut Lodewijk. "Sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I dan jabatan lainnya yang terkait Partai Golkar."
Tak hanya itu, pihak partai juga akan memproses pergantian Bowo sebagai Anggota DPR Fraksi Golkar. Hal ini dimaksudkan agar Bowo bisa fokus untuk menyelesaikan kasus ini.
"Termasuk memproses pergantiannya sebagai Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar," tutur Lodewijk. "Untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan guna menyelesaikan masalah pribadinya."
Lodewijk mengatakan bahwa Golkar tidak akan mentolerir segala bentuk tindak korupsi. Mereka akan memberikan sanksi yang tegas bagi para kader yang terbukti melakukan tindakan koruptif. Oleh sebab itu, ia berharap agar kasus yang menimpa Bowo bisa dijadikan pelajaran oleh seluruh kader agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
"Partai Golkar tidak akan mentoleransi," tegas Lodewijk. "Kepada kader yang melakukannya tindakan koruptif tersebut dan memberikan sanksi yang tegas."
(wk/zodi)
