Selain itu, Fadli Zon juga meminta KPU untuk melakukan perbaikan secepatnya. Ia menghimbau untuk menghentikan Situng sementara agar dapat membenahi kesalahan yang ada.
- Nur Islamiyah
- Sabtu, 04 Mei 2019 - 08:15 WIB
WowKeren - Kontrovesi salah input data suara Pilpres 2019 di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) atau real count oleh KPU masih terus berlanjut. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa siswa SMA bahkan lebih mahir dari tim teknologi informasi (IT) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Fadli mengaku sangat menyayangkan Situng dalam sistem real count KPU yang tidak bisa memilih data yang tidak valid dimasukkan operator. Hal ini membuat terdapat 224 kasus kesalahan input pada Situng. Fadli mencontohkan terdapat TPS yang punya suara hingga ribuan, padahal KPU membatasi satu TPS maksimal diisi 300 pemilih.
"Tidak boleh ada human error. Kalau kita ini kan sudah canggih, saya kira anak SMA saja sudah jago itu bagaimana aritmatika dan penjumlahan itu salah, kemudian tidak bisa termuat," kata Fadli sata mengecek langsung server KPU di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (3/5) lalu, seperti dikutip dari CNN Indonesia. "Harusnya langsung ter-reject, sehingga harus terverifikasi."
Selain itu, Fadli meminta KPU untuk melakukan perbaikan secepatnya. Ia menghimbau untuk menghentikan Situng sementara agar dapat dibenahi.
"Saya kira mestinya dihentikan dulu, perbaiki dulu sistemnya, itu saya kira dalam beberapa hari aja atau seberapa jam aja," ujarnya." Bisa kok, dengan apa membuat yang aneh-aneh gitu ya dengan angka yang fantastis diverifikasi."
Sementara itu, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghentikan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menilai bahwa penghitungan tersebut membentuk opini masyarakat terkait kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Habib menyarankan agar BPN segera ke Bawaslu dan KPU agar menghentikan real count agar tidak membentuk opini buruk di masyarakat yang akhirnya membingungkan masyarakat," kata Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Rabu (1/5) kemarin. "Itu yang jadi bahaya."
(wk/nris)