Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menilai polisi sudah kelewatan dan menyebut bahwa pernyataan polisi soal aksi teror tersebut menakut-nakuti warga yang ingin memprotes kecurangan Pemilu 2019.
- Bertilia Puteri
- Senin, 20 Mei 2019 - 12:06 WIB
WowKeren - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiagakan 32 ribu pasukan yang merupakan gabungan dari personel TNI dan Polri untuk mengamankan pengumuman hasil Pemilu pada Rabu (22/5) mendatang. Selain itu, Polri juga menyebut bahwa ada indikasi serangan bom pada hari itu, sehingga warga diimbau tidak menggelar aksi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menilai polisi sudah kelewatan. Fadli menyebut bahwa pernyataan polisi soal aksi teror tersebut menakut-nakuti warga yang ingin memprotes kecurangan Pemilu 2019.
"Masyarakat yang ingin memprotes kecurangan Pemilu pada 22 Mei nanti ditakut-takuti dengan kemungkinan adanya aksi teror bom oleh teroris," ujar Fadli dilansir CNN Indonesia, Minggu (19/5). "Menurut saya ini sudah kelewatan."
Menurut Fadli, setiap warga negara memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Salah satunya adalah menyatakan protes pada kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu.
Namun, tutur Fadli, hak warga negara tersebut dihalangi dengan pernyataan yang bersifat intimidatif dari sejumlah Menteri hingga pihak kepolisian sendiri. Padahal, menurut Fadli, kepolisian seharusnya memberi perlindungan bagi masyarakat yang mau menuntut hak-hak konstitusional.
Tak hanya itu, Fadli juga menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara dan bukannya alat politik rezim untuk memukul lawan. Apabila hal tersebut terjadi, polisi sebagai aparat hukum dikhawatirkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
"Polisi adalah aparat negara, bukan alat politik rezim. Jangan sampai polisi digunakan oleh penguasa sebagai alat pemukul lawan-lawan politik. Itu tak boleh terjadi," tegas Fadli. "Hal-hal semacam itulah yang telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum selama ini."
Oleh sebab itu, Fadli meminta agar aparat penegak hukum sekaligus pemerintah berhenti membuat stigma negatif mengenai unjuk rasa jelang pengumuman hasil Pemilu 2019. "Berhenti membuat stigma negatif dan menyeramkan, kecuali kita memang hendak kembali ke jalan otoritarian," terang Fadli.
(wk/Bert)
