Sebelumnya, rencana untuk mengajukan hak interpelasi terkait penerbitan IMB di Pulau Reklamasi digulirkan oleh fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta. Usulan ini didukung oleh Hanura.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 17 Juni 2019 - 12:54 WIB
WowKeren - Partai Keadilan Sejahtera angkat bicara mengenai polemik penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi Jakarta. Hal tersebut menanggapi Fraksi NasDem dan Hanura di DPRD DKI Jakarta yang berencana mengajukan hak interpelasi ke Gubenrur DKI Jakarta Anies Baswedan. Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Nasrullah menilai bahwa saat ini masih terlalu dini untuk mengajukan hak interpelasi.
"Terlalu dini melakukan hak interpelasi," kata Nasrullah dilansir dari Detik, Senin (17/6). "Kita aja belum dapat penjelasan yang sahih dari pihak terkait, bagaimana mau ikut-ikutan."
Nasrullah menuturkan bahwa alangkah baiknya jika para anggota DPRD DKI Jakarta terlebih dahulu membicarakan hal tersebut ke pihak terkait yang menangani perizinan bangunan. "Saya pikir, DPRD komisi terkait rapat dulu lah. Panggil SKPD terkait yang menangani perizinan bangunan. Minta kejelasannya apa, kenapa dan bagaimana? Kan fungsi dewan pengawasan dan pengawalan. Mainkan itu dulu," jelas Nasrullah.
Sebelumnya, NasDem menggulirkan wacana terkait hak interpelasi untuk meminta kejelasan terkait penerbitan IMB yang dikeluarkan oleh Anies. Ketua F-NasDem Bestari Barus menilai bahwa Pulau Reklamasi belum memiliki aturan tata ruang yang nyata.
"DPRD seyogyanya segera mengagendakan untuk gulirkan hak interpelasi terkait penerbitan IMB di atas tanah reklamasi yang belum memiliki aturan tata ruang yang nyata," ujar Ketua F-NasDem Bestari Barus, Senin (17/6). "(Karena) Raperda RTR Pantura-nya ditahan-tahan oleh gubernur."
Bestari menganggap bahwa Anies sengaja menahan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantau Utara Jakarta serta Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. "Gubernur sepertinya memang sengaja menarik dua Raperda itu untuk kemudian terjadi hal seperti ini," lanjut Bestari.
Usulan untuk mengajukan hak interpelasi ini mendapat dukungan positif dari Hanura di DPRD Jakarta. Bahkan Hanura dikabarkan akan segera melakukan kunjungan ke Pulau Reklamasi.
"Kami akan mengajak ketua-ketua fraksi untuk mengajukan hak interpelasi," kata Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji masih dilansir dari Detik. "Kami dukung."
(wk/zodi)
