Aktivis Hak Asasi Manusia Haris Azhar tolak menjadi saksi untuk Prabowo-Sandiaga karena ia menilai bahwa baik Prabowo maupun Jokowi sama-sama memiliki catatan persoalan HAM.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 20 Juni 2019 - 10:47 WIB
WowKeren - Advokat yang juga pegiat hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar menolak menjadi saksi untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua Capres baik Prabowo maupun Joko Widodo alias Jokowi memiliki persoalan HAM yang perlu diselesaikan.
Terkait hal ini, Gerindra ikut memberikan tanggapan. Sebagai partai pengusung Prabowo di Pemilu 2019, Gerindra tetap menghormati keputusan Haris.
"Jadi, pertama kami menghormati keputusan Haris Azhar untuk mundur jadi saksi, itu hak beliau," kata Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade, Rabu (19/6). "Kedua, soal alasan bahwa ada kasus HAM, beliau juga menyebutkan hal yang berimbang, bukan hanya Pak Prabowo, Pak Jokowi juga terlibat permasalahan HAM."
Meski Haris batal datang ke MK untuk bersaksi, namun poin-poin kesaksiannya sudah disampaikan dalam surat yang ditujukan ke majelis hakim konstitusi. Oleh sebab itu, Andre berharap agar MK tetap mau memperhatikan poin-poin yang sudah ditulis oleh Haris.
"Meskipun saudara Haris Azhar tidak jadi tampil untuk menjadi saksi kami, tapi pesannya apa yang akan disampaikan Haris Azhar itu tergambar dan termaktub dalam surat Haris Azhar ke Ketua MK," jelas Andre. "Sehingga MK ya lihat saja surat Haris Azhar."
Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid ikut buka suara menanggapi salah satu poin yang disampaikan oleh Haris terkait alasannya menolak menjadi saksi di MK. Sodik mengatakan bahwa dirinya pernah meminta pembentukan tim pencari fakta untuk mendalami kasus kerusuhan 22 Mei yang menewaskan sejumlah korban.
Sodik ingin agar kasus tersebut dibuka sejelas-jelasnya ke publik sehingga tidak menambah beban persoalan HAM Indonesia di masa depan. Ia tidak ingin jika Prabowo terus dicap negatif oleh publik.
"Saya sampaikan juga agar peristiwa 22 Mei terang benderang dan tidak menambah hutang-hutang kita terhadap kasus HAM masa lalu yang tidak tuntas," ujar Sodik dilansir dari Detik, Kamis (20/6). "Yang sering membuat orang seperti Prabowo mendapat stigma yang salah di masyarakat."
(wk/zodi)
