WowKeren - Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku kesal dengan penundaan pengumuman hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMAN dan SMKN di wilayahnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Alasan penundaan tersebut disebutkan karena masalah teknis.

Menurutnya, hal itu bukan merupakan keputusan yang bijak. Sebab jika memang terjadi adanya kesalahan, maka hal itu bisa dikoreksi kemudian. Yang paling penting, pengumuman tersebut harus dipublikasikan terlebih dahulu agar tidak muncul kecurigaan yang macam-macam.

"Itu kebijakan salah dan keputusan fatal," kata Wahidin di Serang, Senin (1/7). "Umumkan aja dulu, kalau ada koreksi nanti bisa diatur kemudian. Kalau tidak, akan menimbulkan kecurigaan. Kalau mau ambil keputusan pelik, laporkan."

Lebih jauh, Wahidin juga menyoroti sistem zonasi yang diterapkan pada PPDB 2019. Menurutnya, sistem tersebut belum cocok diterapkan di Banten.

Sistem zonasi pada dasarnya diterapkan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan. Namun Wahidin justru menganggap sebaliknya. Sistem zonasi hanya akan memutus harapan para siswa berprestasi. "Jangan bikin putus asa orang yang punya nilai bagus, orang miskin yang mengejar prestasi itu harus kita akomodir," jelas Wahidin.

Wahidin telah meminta Sekda Banten untuk merumuskan apa saja yang menjadi persoalan PPDB. Misalnya menambah unit sekolah baru di tingkat kecamatan untuk memenuhi kebutuhan SMA/SMK. "Kalau perlu bikin sekolah, bila perlu kita jemput mereka untuk sekolah," ujarnya.

Sebelumnya, penundaan pengumuman hasil PPDB disampaikan oleh Dindikbud Banten. "Sudah diumumkan kemarin, karena ada perubahan skenario awal untuk (siswa) berprestasi. Jadi perlu waktu juga mengelola itu," tambah Wahidin.

Sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah dalam PPDB 2019 memang banyak menuai kontroversi. Banyak pihak yang kurang sepakat dengan sistem ini karena dianggap kurang sesuai dan merugikan.