WowKeren - PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tengah diguncang masalah. Setelah ketahuan "memoles" laporan keuangannya yang berujung pada pembekuan izin auditor, giliran Direktur Utama (Dirut) I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra alias Ari Ashkara yang jadi sorotan.

Pasalnya Ari ketahuan menduduki dua kursi petinggi maskapai sekaligus, yakni sebagai Dirut Garuda Indonesia dan Komisaris Utama PT. Sriwijaya Air. Atas kasus rangkap jabatan ini Ari terancam denda hingga Rp 25 miliar.

Anggota DPR RI Arteria Dahlan pun angkat bicara menanggapi kisruh tersebut. Ia menyebut jajaran direksi Garuda Indonesia sudah mencoreng nama baik Presiden RI Joko Widodo dengan kasus ini.

"Bayangkan kita semua dipaksa untuk menerima fakta bahwa Menteri BUMN, Petinggi BUMN selevel direksi seolah-olah tidak mengerti," ujar Arteria dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/7). "Dan tidak memahami UU Larangan Monopoli dan praktik Persaingan Usaha yang Tidak Sehat."

Ia pun menyayangkan alasan yang dikemukakan Ari soal rangkap jabatan yang dilakoninya. Untuk diketahui, Garuda Indonesia berkilah rangkap jabatan yang dilakukan sang Dirut sebagai wujud Penyelamatan Aset Negara dan seharusnya dianggap biasa saja.

"Suatu pernyataan sesat, miskin logika dan nalar sehat manusia pada umumnya," katanya, dilansir dari Suara. "Mereka sama sekali tidak memiliki kepekaan dan kepedulian sosial atas jerit tangis rakyat yang membutuhkan transportasi murah. Terlebih disampaikan saat rakyat bertanya-tanya apakah ada praktik kartel pada Garuda Group yang berpengaruh pada tingginya harga tiket."

Oleh karena itu Arteria meminta supaya jajaran direksi Garuda Indonesia dicopot dari jabatannya. Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta Menteri BUMN Rini Soemarno ikut dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Seandainya Garuda terbukti melakukan pelanggaran, saya mohon tidak hanya Meneg BUMN dan para direksi saja yang mundur," tuturnya. "Kalau perlu mereka semua diproses hukum sebagai pelaku kriminal dan dimasukkan saja delik pidana dalam jabatan."

"Mereka tidak layak menjadi etalase negara di sektor pelayanan publik," pungkas Arteria. "Dan menjadi negative point Pak Jokowi dari sisi pelayanan publik di sektor transportasi udara atau penerbangan."