NasDem menilai PSI hanya menggunakan isu ini sebagai cara untuk meningkatkan elektabilitas partai. NasDem pun menegaskan tudingan PSI soal politik uang tidak berdasarkan fakta.
- Elvariza Opita
- Rabu, 24 Juli 2019 - 14:06 WIB
WowKeren - Isu politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta masih ramai dibicarakan. Seperti diketahui, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Rian Ernest-lah yang pertama kali menggulirkan isu ini di hadapan publik.
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD DKI Bestari Barus angkat bicara. Ia menilai PSI sengaja melontarkan rumor-rumor tersebut untuk meningkatkan elektabilitas partai.
"PSI kan partai yang tidak lolos ke Senayan," kata Bestari saat dihubungi, Rabu (24/7). "Mungkin saja orang-orang seperti Bung Rian ini ditugasi untuk terus ber-statement miring-miring sebagai bahan kampanye. Agar di waktu yang akan datang bisa sedikit meningkat perolehan suara partainya."
Namun demikian Bestari menganggap cara kampanye PSI itu wajar. Sebab, menurutnya, isu korupsi di Indonesia masih menjadi primadona dan dapat langsung menarik perhatian masyarakat.
"Maka mungkin menjadi penting lah bagi PSI untuk mengemas rumor-rumor dan gosip-gosip untuk digoreng ke masyarakat," katanya, dilansir dari laman Detik News. "Seperti memberi gula-gula."
Dalam kesempatan itu Bestari juga memastikan tudingan PSI tidak berlandaskan fakta. Wakil Ketua Panitia Khusus Pemilihan Wagub DKI itu menyebut pernyataan PSI sebagai "lahan" untuk mencari uang dan mendulang popularitas.
"Masih sama lah ini dengan yang kemarin," katanya. "Mencari panggung untuk meningkatkan elektabilitas belaka dan mendikte KPK untuk melakukan ini dan itu."
Sebelumnya Rian menyampaikan adanya dugaan politik uang dalam pemilihan Wagub DKI. Ia pun meminta KPK untuk turut andil dalam mengawasi potensi tindak pidana tersebut.
"PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar," kata Rian melalui sebuah keterangan tertulis, Senin (15/7). "Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persekongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu."
(wk/elva)
