PSI mengklaim mendapatkan informasi soal adanya dugaan politik uang untuk mencari pengganti Sandiaga Uno mengisi kursi DKI 2. Namun isu ini langsung disanggah DPRD.
- Elvariza Opita
- Senin, 15 Juli 2019 - 20:29 WIB
WowKeren - Permasalahan kekosongan kursi Wakil Gubenur DKI Jakarta masih belum selesai. Hampir setahun berlalu, pendamping Anies Baswedan dalam memimpin Ibu Kota tak jua ditentukan.
Namun mendadak pemilihan Wagub ini kembali dibicarakan setelah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyebut proses tersebut rawan disalahgunakan. Pasalnya PSI mengaku mendengar kabar adanya dugaan politik uang dalam pemilihan Wagub pengganti Sandiaga Uno tersebut.
Hal ini PSI sampaikan dalam jumpa pers yang digelar khusus untuk membahas soal rumor politik uang dalam pemilihan Wagub DKI. Jumpa pers digelar di kantor DPP PSI di Jalan Wachid Hasyim, Tanah Abang.
"PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar," kata Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest melalui sebuah keterangan tertulis, Senin (15/7). "Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persekongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu."
Oleh karena itu, PSI DKI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi pemilihan Wagub DKI. Pemantauan KPK ini, tutur PSI, diharapkan bisa mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI.
"Berdasarkan rumor tersebut, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan," kata Rian, dilansir oleh Detik News. "Demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan Wagub DKI Jakarta ini."
Menanggapi isu tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni menilai wajar ada pihak yang menyebar isu seperti itu. Namun ia meminta agar dugaan tersebut dibuktikan.
"Kalau saya begini, itu sah bicara, tapi kan harus dibuktikan," kata Abdul saat dimintai konfirmasi secara terpisah. "Di Jakarta ada perangkat hukum. Ada indikasi seperti itu (politik uang), harusnya kan ada buktinya."
Abdul pun menegaskan bahwa tak ada bagi-bagi uang dalam proses pemilihan Wagub ini. Kalaupun rapat terkait pemilihan Wagub yang sedianya diadakan hari ini batal, itu bukan karena adanya transaksi uang. Melainkan karena Ketua DPRD DKI dipanggil ke Istana Negara.
(wk/elva)
